SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Seorang aktivis perempuan nekat memanjat gapura selamat datang di kawasan Patung Sukowati, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (10/11/2026) pagi. Tanpa menggunakan peralatan panjat, perempuan bernama Endang Widayati tersebut membentangkan spanduk penolakan proyek geotermal di Kecamatan Ngebel.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aktivis tersebut memanjat gapura setinggi sekitar 10 meter untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak eksplorasi panas bumi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Selain aksi pemanjatan, sejumlah aktivis juga membentangkan spanduk penolakan di beberapa titik, salah satunya di monumen penanda 0,2 kilometer Ponorogo. Aksi tersebut melibatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PMII, IMM, HMI, KAMMI, komunitas Jolosutro, dan Generasi Indonesia.
Aktivis Peduli Lingkungan Ponorogo, Endang Widayati mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap proyek geotermal Ngebel. Menurut dia, peringatan Hari Pahlawan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial.
“Hari Pahlawan yang kita ingat saat ini bukan kami peringati dengan upacara atau seremonial yang sangat tidak bermanfaat bagi saya. Maka peringatan Hari Pahlawan ini kita peringati dengan perlawanan, dengan perjuangan,” katanya.
Dia mengkhawatirkan aktivitas proyek panas bumi akan mengganggu kawasan Ngebel dan Gunung Wilis yang dinilai menjadi daerah resapan air. Dampaknya dikhawatirkan mengancam sumber air bersih masyarakat Ponorogo hingga sejumlah daerah sekitar, seperti Madiun, Nganjuk, dan Kediri.
Sementara itu, Ketua GMNI Ponorogo, Atarik Dian Fadilah menyebut penolakan tersebut didasari kajian bersama mengenai potensi kerusakan lingkungan. Mereka khawatir pengeboran geotermal memperbesar risiko longsor dan mengancam sumber mata air.
“Kalau dari bawah sudah digerus oleh tambang pasir, kemudian dari atas dibor oleh tambang geotermal, itulah yang menakutkan,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa aktivis sebelumnya telah mengirimkan surat kepada DPRD dan Plt Bupati Ponorogo pada Oktober 2026 untuk meminta audiensi. Namun, hingga aksi berlangsung, mereka mengaku belum menerima respons dari kedua lembaga tersebut.
Atarik menegaskan, para aktivis meminta pemerintah mengevaluasi proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran aturan maupun penyimpangan, mereka mendesak agar diproses dan kegiatan proyek dihentikan. roh
Editor : Redaksi
