SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wapres Gibran Rakabuming Raka hendak membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui PTUN.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. “Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh,” kata Yusril.
Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Namun Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
MA menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setingkat SMA di luar negeri.
Hal tersebut tertera dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah SMA yang dijadikan dasar penerbitan suket penyetaraan SMA Gibran. MA kemudian menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setara SMA dari luar negeri.
“Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” ujar MA.
MA menyatakan penyetaraan yang menggunakan kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah adalah tindakan yang tidak cermat. Atas pertimbangan itu, MA mengabulkan gugatan Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” ujar MA. Jk3
Editor : Redaksi
