SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Gibran sebelumnya mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya tersebut. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepadanya.
“Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih Bapak atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan ini,” ujar Gibran dalam tayangan YouTube Sekretariat Wakil Presiden
“Terima kasih atas kolaborasi dan kebersamaannya dalam mengawal program prioritas pemerintah dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujar dia
Dia juga mengapresiasi dukungan seluruh relawan yang selama ini telah mendukung dirinya dan Presiden Prabowo.
“Semoga apa yang pernah kita kerjakan bersama menjadi bagian kecil dari perjalanan besar bangsa Indonesia,” ucap mantan wali kota Solo tersebut. Gibran mengaku ingin menutup satu bab dalam perjalanan hidupnya dengan rasa syukur. Ia juga menegaskan, tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
“Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir. Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ungkapnya.
“Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah mengirim surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi
“Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” kata dia melanjutkan.
Ia juga menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan karena ia tidak sanggup menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
“Ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” kata Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran mengatakan ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab selama menjadi wakil presiden.
Ada banyak juga pro dan kontra yang harus dihadapi serta kritik dan masukan yang harus didengar. “Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna,” imbuh dia.
Dia juga menekankan ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar jabatan, posisi, atau pembuktian diri.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.
Dia menjelaskan, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Waktu melesat bak panah. Demikian juga hari-hari ini, ketika kasus ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digiring anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi proses impeachment terhadap sang Wapres. PKS dan PDI Perjuangan sebagai motor langsung memasang persneling tiga. Tidak lagi menggalang hak angket, tapi langsung mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).
Di hari pertama, usulan itu didukung 50-an anggota DPR dari enam fraksi. Sehari kemudian, dukungan HMP melonjak jadi 120-an anggota DPR. Seluruh fraksi di DPR mendukung.
Bahkan jika benar seluruh anggota PDIP dan Nasional Demokrat meneken HMP, total pengusul telah di atas 250 orang. PDI Perjuangan memiliki 110 kursi di DPR. Adapun Nasdem berkekuatan 69 kursi.
Dari sini berembus niat Gibran untuk mengundurkan diri. Namun, dalam pertemuan itu juga terbetik keinginan Gibran agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Bahkan, Gibran mengklaim bahwa presiden menyarankannya fight di PTUN. Pernyataan untuk fight di PTUN justru memicu partai politik lebih agresif menghimpun pengusul hak menyatakan pendapat di DPR.
Hal itu membuat Gibran--yang tidak memiliki partai pendukung langsung di DPR--terjepit. Niat membuktikan keabsahan ijazah di PTUN bak memukul angin. Langkah itu tak mengubah keadaan, tak ada gunanya. Seharusnya pada Kamis, 12 November 2026, ada dua panggung yang berbicara soal ijazah setara SMA Gibran.
Pertama, PTUN Jakarta melanjutkan gugatan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Perkara ini bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Kedua, usulan hak menyatakan pendapat akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis, 12 November 2026. Rapat ini akan menentukan gol atau tidaknya HMP. Rapat membahas HMP harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR atau 387 orang. Dan keputusan didukung oleh setidaknya oleh 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Namun, dua agenda tadi terancam diinterupsi oleh informasi bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden pada Presiden Prabowo, Rabu sore, 11 November 2026. Sejumlah media mengutip pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Jk,rc2
Editor : Redaksi
