SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), A Latif S menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, lamban dalam menangani pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Apa yang telah dilakukan Pemkab Sumenep, sudah apa belum menyiapkan Perda revisi APBD? buktinya kita belum melihat langkah kongkrit dalam bentuk kebijakan," kata Latif, dalam rilis yang diterima media ini, Minggu (5/4/2020).
Aktivis mahasiswa jebolan Jogjakarta ini, juga menilai Pemkab Sumenep kurang serius dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19. Terbukti, kata dia, selain minimnya tenaga medis dan persediaan alat pelindung diri (APD). Para petugas bahkan terpaksa menggunakan baju hujan berbahan plastik.
"Faktanya tim medis kita tidak dilengkapi APD yang memadai, bisa di cek ke lapangan. Sementara masyarakat sumenep banyak perantau bahkan TKI. Berdasarkan ilmu kesehatan, penyebaran virus ini melalui proses interaksi, ini kan sangat beresiko, dan tanggung jawab pemerintah di mana?," ucap dia, dengan penuh tanda tanya.
Dia pun, lantas menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurutnya, Sumenep tertinggal jauh dalam regulasi kebijakan membatasi penyebaran Corona.
"Pemkab Sumenep tak perlu menunggu zona merah, baru kemudian melakukan karantina wilayah. Dia (Bupati dan Wakil Bupati, red) harus husnul khatimah dalam mengakhiri masa periodesasinya," tandas pria kelahiran Sumenep itu. (haz)
