SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo membeber strategi pembangunan ekonomi Jawa Timur di hadapan mahasiswa Universitas Pertahanan. Strategi tersebut menjadikan ekonomi Jatim selalu diatas rata rata nasional.
Ada dua strategi dalam membangun ekonomi di Jatim, yakni pembangunan kerakyatan yang partisipatoris dan inklusif. Pakde Karwo, sapaan. Soekarwo mengatakan pada semester I tahun 2017, misalnya, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, diatas nasional sebesar 5,01 persen.
Pengertian partisipatoris, jelas Pakde Karwo yaitu pada saat penyusunan kebijakan, selalu mengajak dialog dengan semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik guna membangun nilai keadilan. “Efek lain dari penerapan partisipatoris adalah terjaganya stabilitas di Jatim. Dengan demikian maka perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya,“ jelasnya.
Sedangkan inklusif, lanjutnya, dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik segmen besar, menengah, maupun kecil. Pendekatan ini juga merupakan cara mengatasi kegagalan liberalisasi yang hanya menekankan efisiensi, tetapi tidak mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. “Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar,” ujarnya.
Sementara itu, menyongsong bonus demografi 2019, lanjut Pakde Karwo, Pemprov. Jatim menerapkan strategi dual track dalam perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing. Track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya menambah kurikulum di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional. “Apabila SMA memiliki kurikulum pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” ujarnya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bekerja sama dengan universitas yang memiliki fakultas teknik. Tujuannya adalah agar bisa menjadi pembina untuk SMK maupun SMA. Selain itu juga membantu meningkatkan sekolah yang belum memiliki akreditasi.
Track berikutnya adalah penerapan pendidikan vokasi tadi ke sektor informal yakni pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Diantaranya melalui SMK Mini yang pada prinsipnya merupakan pendidikan BLK, sebagai solusi terhadap kebutuhan ketenagakerjaan. Di Jatim ada 270 SMK mini yang memproduk 54 ribu tenaga kerja per tahun. Untuk menampung dan meningkatkan kualitas siswa SMK Mini, Pemprov Jatim membuat MoU dengan 29 pengusaha Jerman yang ada di Jatim. arf
Editor : Redaksi