SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – DPRD Sidoarjo akhirnya menetapkan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2017 menjadi Perda yang digedok pada rapat paripurna, Selasa (19/9/2017).
Kebijakan yang menjadi perhatian pada PAPBD 2017 ini, adalah evaluasi keberadaan parkir berlangganan yang terus saja menjadi perdebatan.
Ketua DPRD Sidoarjo Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan, pada PAPBD atau PAK 2017 ini, ada anggaran kajian untuk program parkir berlangganan.
Bisa jadi pada kajian itu, program parkir berlangganan tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan layanannya. Namun bisa juga, keberadaan parkir berlangganan akan dibubarkan.
“Semua serba mungkin pada kajian itu. Jika dibubarkan, apa program penggantinya. Namun jika program terus, bagaimana pembenahannya,” jelas Sullamul Hadi Nurmawan ketua DPRD Sidoarjo saat ditemui selepas paripurna. Untuk membahas parkir berlangganan saat ini DPRD membentuk pansus yang mengevaluasi Perda Parkir Berlangganan. Bahkan dewan juga akan meminta masukan masyarakat untuk membahas parkir berlangganan yang saat ini banyak dikeluhkan lantaran masih adanya pungli parkir berlangganan,
Menurut Sullamul Hadi Nurmawan, berbagai persoalan di lapangan, memang menyelimuti program parkir berlangganan ini.
Mulai dari banyaknya titik parkir berlangganan yang belum digunakan, adanya pungutan liar serta gaji Jukir yang tidak memadai. Karenanya, diperlukan kajian apakah program ini terus atau bubar. “Kita menunggu sikap pemkab, bagaimana kelanjutan parkir berlangganan ini,’ ujarnya.
Parkir berlangganan di Sidoarjo sudah diterapkan era Bupati Win Hendrarso yang kurang lebih sepuluh tahun lalu. Dengan parkir berlangganan pemkab setahun bisa meraup uang dari rakyat Rp 25 miliar.
Sementara itu yang juga krusial dan menjadi prioritas pada PAK 2017 ini adalah pembangunan RPH modern di Krian, penuntasan frontage road, penanganan banjir, serta kajian pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat. sg
Editor : Redaksi