SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Peringatan Hari Jadi Jawa Timur ke 72 tahun juga dilaksanakan melalui sidang paripurna Istimewa di DPRD Jawa Timur. Ada beberapa pesan yang disampaikan Ketua DPRD Jawa Timur H Abdul Halim Iskandar kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat Jawa Timur.
Hadir dalam sidang paripurna istimewa itu, adalah pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Tampak juga, Bupati/wakil bupati, Ketua DPRD dari 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur dan anggota Forum Komunikasi Daerah dari TNI. Selain itu, beberapa tamu dari Sekretariat DPRD Bali, DPRD DKI Jakarta juga datang di ruang paripurna DPRD Jatim.
Ketua DPRD Jawa Timur, A Halim Iskandar mengatakan, DPRD Jatim sangat ingin menjadikan HUT Jatim ke 72 tahun ini menjadi momentum refleksi dalam rangka mencapai kemajuan kebangkitan serta kemaslahatan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia. Paripurna istimewa ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan atau seremonial belaka yang tidak mempunyai arti bagi masyarakat jawa timur. “Sebagai bagian aktivitas penghormatan, Hari jadi jawa Timur ini harus berarti pula bertambahnya kesejahteraan dan kemajuan Jatim ditengah berbagai tantangan di berbagai bidang dari luar maupun dari dalam,” pesan Halim Iskandar, Kamis (12/10/2017).
Usia Jawa Timur 72 tahun ini, kata Halim, semakin menunjukkan bahwa Jatim telah tampil menjadi bagian penting dalam konstelasi politik dan ekonomi nasional dan internasional. Namun, Jatim harus terus melakukan perbaikan baik itu kualitas maupun kuantitas atas berbagai capaian dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sosial budaya. “Tentu semua itu dilakukan dengan berpijak pada aspek-aspek kearifan lokal,” tekannya.
Ketua DPW PKB Jawa Timur ini mengatakan, kearifan lokal adalah salah satu kelebihan Jawa Timur dalam konteks menghadapi persaingan global dengan pembangunan karakter masyarakat Jatim. Prinsip memegang teguh kearifan lokal sebagai basis identitas Jatim tidak hanya compatible dalam persaingan global. Tapi juga relevan dipergunakan dalam menyikapi kebijakan regulasi pemerintah pusat yang selalu menggunakan keterlibatan Jawa Timur dalam operasionalisasinya. Setiap undang-undang selalu mendorong kemandirian daerah.
Sebagai Contoh terbaru, cerita Halim, ketika Jatim menyikapi keputusan Menteri Pendidikan Nasional terhadap 5 hari sekolah. Gubernur Jatim lalu merespons cepat. Karena kearifan lokal Jatim belum memungkinkan langsung mengikuti, maka keluar edaran dari Gubernur untuk sementara menunda sambil menyiapkan kearifan lokal Jatim. “Ini sikap yang lumayan bagus bagi gubernur Jatim, seandainya (Pakde Karwo) boleh mencalonkan sebagai Gubernur lagi, pasti akan kita dukung. Cuma sayangnya tidak boleh, ya nanti kita dukung yang lain,” ujar Halim sambil melontarkan joke-nya.
Editor : Redaksi