Politisasi isu-isu agama yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, diperkirakan masih akan mewarnai Pilkada serentak tahun 2018. Bahkan, politisasi isu-isu agama itu mengarah pada sektarian dan berpotensi pada rentannya kerukunan beragama. Padahal Pilkada 2018 akan lebih besar, karena jumlah daerah yang mengikutinya lebih banyak, yakni digelar di 171 daerah. Dari jumlah itu, ada 17 provinsi, beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lantas, apa kita akan berdiam diri?
Pada tahun politik potensi retaknya kerukunan antar umat beragama selalu ada. Ada politik yang bersifat sektarian, maka kerukunan sejati itu sulit terwujud. Faktor politik merupakan faktor non agama yang kerap memicu rusaknya kerukunan beragama di tengah masyarakat, selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.
Atas persoalan tersebut, kami mengajak umat beragama untuk dapat memperkuat kesadaran kolektif Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bersatu meski memiliki latar belakang berbeda. Bayangan saya dan kita semua kerukunan itu bisa semakin terganggu dan berat seiring tahun politik. Maka kita harus segera tarik umat kita masing-masing kepada kesadaran kolektif bahwa kita beda agama, suku, ada perbedaan di antara kita, tapi banyak persamaan di antara kita.
Masyarakat juga diimbau saat memasuki pesta demokrasi dalam pemilihan umum untuk terus mengedepankan persamaan sesama anak bangsa, bukan mempertajam perbedaan. Maka persamaan-persamaan itu kita kembangkan, perbedaan kita halangi.
Perbedaan di tengah masyarakat terutama dari aspek agama, seharusnya menjadi pendukung demokratisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, demokratisasi itu bisa terwujud jika proses Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi tersebut berjalan secara obyektif dan adil.
Indonesia sejatinya memiliki modal dasar penting perajut kerukunan di tengah masyarakat yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika modal dasar itu dipelihara dan dikembangkan dengan baik maka apapun gejolak yang terjadi tidak akan membawa kerukunan di tengah masyarakat menuju pada kerentanan. n
*) Dirangkum dari Audiensi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban dengan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Selasa (31/10)
Editor : Redaksi