SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan Sensus Ekonomi 2026 mempunyai peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Untuk itu Pemkab Sidoarjo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedikitnya 1.452 petugas sensus resmi dilepas untuk melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam apel pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Fave Hotel Sidoarjo, (10/6).
Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Subandi memberikan sambutan yang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Bahrul Amig, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Pada tahun 2026 ini akan dilaksanakan pendataan lengkap Sensus Ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Sensus ini akan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan,” tegasnya.
Keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada kualitas kerja petugas di lapangan.
Karena itu, bupati mengharapkan seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika, mengedepankan prinsip senyum, sapa, dan salam, serta menggunakan atribut resmi selama bertugas agar masyarakat merasa aman dan percaya.
“Kehadiran petugas menjadi pondasi utama keberhasilan sensus ini. Embanlah amanah dengan baik, fokus pada akurasi data, jaga kesehatan, dan jadilah komunikator yang baik di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih jauh lagi dalam sambutannya Bupati Sidoarjo mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam mendukung efektivitas program pembangunan pemerintah. Menurutnya, kesalahan data dapat berujung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Jika data tidak akurat, maka program kegiatan tidak tepat sasaran. Karena itu mari membudayakan dialog berbasis data. Orang yang hebat adalah orang yang berbicara berdasarkan data dan fakta,” tegasnya.
Bupati Sidoarjo, Subandi, juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar,” ujarnya.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pelaku usaha, akan menentukan kualitas data yang dihasilkan.
“Dengan data yang valid, kebijakan yang diambil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa SE 2026 akan mendata seluruh unit usaha di Kabupaten Sidoarjo, kecuali sektor administrasi pemerintahan dan kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pendataan juga mencakup usaha-usaha yang mulai beroperasi hingga tahun 2026.
Menurut Bagyo, sensus kali ini tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha, tetapi juga melakukan pembaruan data sosial ekonomi keluarga. Informasi yang dihimpun meliputi keterangan umum keluarga, kondisi demografi, tingkat pendidikan, hingga jenis pekerjaan.
“Tujuan utama sensus ini adalah menyiapkan data dasar yang kuat untuk berbagai kegiatan sensus dan survei di masa mendatang sehingga pemerintah memiliki gambaran yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Berbagai persiapan telah dilakukan sejak awal Juni 2026. BPS Kabupaten Sidoarjo telah mengirimkan email blast kepada perusahaan besar dan menengah, sekaligus melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pelaku usaha guna memastikan kelancaran pelaksanaan sensus.
Bagyo menambahkan, terdapat sejumlah pembaruan dalam pelaksanaan SE2026 dibandingkan sensus sebelumnya.
Salah satunya adalah keterlibatan aktif masyarakat dan perusahaan melalui mekanisme. ADV./Sda
Editor : Redaksi
