SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rencana Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada kedelai pada 2018, dengan mengalokasikan anggaran untuk 500 hektare lahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Dipertanyakan DPD RI Dapil Jatim, utamanya data petani dan jumlah anggaran yang akan digelontorkan.
Rencananya Kementan mengalokasikan anggaran untuk 500 hektare lahan kedelai. Tapi, dicanangkan penanaman kedelai di lahan seluas 1 juta hektare melalui kegiatan "By One Get One".
Kepala Pusat Penyuluh Pertanian, Fathan A Rasyid, Rabu (15/11) mengatakan, pada swasembada itu, target produksi harus mencapai 2,5 juta ton demi merealisasikan swasembada kedelai di 2018. "Jadi, tidak semua petani tidak dapat bantuan. Ada fasilitas benih bersubsidi (bagi yang tak mendapatkan bantuan)," ungkapnya sebagaimana diberitakan Kominfo Jatim.
Untuk itu pula, para penyuluh diharapkan gencar mendorong poktan, agar bersedia tanam kedelai secara swadaya hingga 500 ribu hektare. "Siapa yang sukses? Penyuluh kita beri reward, 1-3 orang jalan keluar negeri. Tapi, bukan masalah reward, tapi daulat pangan," tegasnya.
Sebagai informasi, swasembada kedelai masuk dalam visi Lumbung Pangan Dunia 2045 yang dicanangkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Pelaksanaannya, melalui Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale).
Kedelai menjadi fokus utama akhir-akhir ini, lantaran Indonesia sudah mencapai swasembada padi dan jagung. Dari target 500 ribu hektare lahan kedelai yang masuk dalam APBN-P 2017, sekitar 370 ribu hektare diantaranya sudah dilaporkan. Sedangkan luas penanamannya baru mencapai sekira 70 ribu hektare. "Tolong ini diperhatikan. Saya hanya mengingatkan, kita bekerja secara accountable dan berkualitas. Selamat bekerja, semoga kita sukses semua," katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Jatim Ahmad Nawardi, mengapresiasi program ini. "Luar biasa idealis sekali. Jika tercapai target 500 hektare lahan dengan panen kedelai 2,5 juta ton, tentu kita akan bebas dari impor kedelai dari Amerika," sindirnya.
Karenanya ia tak melihat program 2017 ini jalan. "370 hektar yang dilaporkan ini posisinya dimana. siapa saja petaninya.," Kata Nawardi dengan nada tanya.
Tentu lanjut dia, program ini membutuhkan anggaran besar dan akan menyedot anggaran negara. Jika gagal yang untung hanya pengusaha yang menyiapkan dan mengadakan benih. Meski demikian dirinya yakin kementerian pertanian serius menggarap program ini. "Tentunya bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti HKTI.
HKTI Jatim siap membantu mensosialisasikan dan mendistribusikan ke petani yang menjadi jaringan HKTI," tandas Nawardi yang juga ketua DPP HKTI Jatim itu. arf
Editor : Redaksi