SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pelesiran berjamaah Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama puluhan pejabat Pemkab dan BUMD ke Malaysia, mulai disikapi tegas. Lima Fraksi DPRD Gresik sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut perjalanan berjemaahnya orang nomor satu di Gresik ini ke Negeri Jiran pada 17-19 November 2017 lalu. Selain urgensitasnya tidak ada, juga terungkap dana kunjungan itu diduga berasal dari APBD Gresik. Justru ini terungkap dari surat ijin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN) yang dikirim Pemkab Gresik ke Gubernur Jatim. Benarkah demikian?
-----------------
Laporan : M. Islam – Solehan Arif, Editor : Ali Mahfud
-----------------
Kelima fraksi yang mendesak pembentukan pansus tersebut yakni Fraksi Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP). Desakan kelima fraksi ini untuk segera dibentuk pansus bukan tanpa alasan. Satunya sebagaimana dikemukakan Khamsun, Ketua DPD PAN Gresik, adanya kabar yang beredar di lingkup pejabat bahwa keberangkatannya ke Malaysia diduga kuat menggunakan dana APBD yang diambil dari dana taktis.
"Alasan inilah kami meminta dan mendesak masalah ini diusut tuntas agar jelas dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat," kata Khamsun di Gresik, kemarin (21/11).
Alasan kenapa persoalan perjalanan berjamaah Bupati Gresik ke Malaysia ini seolah-olah dibesar-besarkan, tidak lain minimnya kepekaan para pejabat Pemkab. Jika sekedar ingin bertemu kangen TKI asal Gresik yang ada di Malaysia, tak perlu semua berangkat meski menggunakan uang pribadi.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPC PDIP Siti Muafiyah. Karenanya, dia memerintahkan Ketua Fraksi PDIP Mujid Riduan agar menindaklanjuti usulan pembentukan pansus dan dugaan penggunaan dana taktis tersebut. "Keputusan bupati melakukan perjalanan berjamaah ini membuat kegaduhan di masyarakat. Makanya, DPRD bisa saja menggunakan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, atau bahkan hak angket sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut," tandas Ketua parpol berlambang kepala Banteng moncong putih ini.
Lalu bagaimana pendapat Partai Golkar yang selama ini mendukung Bupati Sambari? Seperti diungkapkan Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim mendesak DPRD setempat segera mempansuskan kunjungan Bupati Sambari Halim Radianto ke Malaysia selama tiga hari kemarin.
Ahmad Nurhamim bersikukuh bahwa partainya akan koordinasi dengan Fraksi Golkar agar meneruskan ke anggotanya di dewan terkait usulan pembentukan Pansus. Kenapa hal ini dilakukan karena inilah bentuk assesment moralitas Partai Golkar kepada rakyat. "Golkar konsisten dengan pembelaan terhadap rakyat, makanya kita tak main-main pertanyakan perjalanan berjamaah ini ke anggota kami di dewan," tegasnya.
Harus Ijin Gubernur
Pemprov Jatim memastikan aturan main kunjungan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun DPRD ke luar negeri harus atas ijin Gubernur. Ijin itu diberlakukan jika dalam hari aktif dan menggunakan APBD. Beny Sampir Wanto, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur mengatakan, aturan itu tertera dalam Permendagri 29/2017. Kata Beny -- sapaan Beny Sampir Wanto-- ijin diajukan pada Gubernur tiga minggu sebelum kunjungan.
Ijin tersebut disampaikan ke Gubernur melalui Biro Humas dan Protokol pada bagian Kerja sama. "Ijin pada Gubernur dan kemudian diteruskan ke Kemendagri," jelas Beny yang dihubungi Surabaya Pagi, Selasa, (21/11).
Lebih jauh Beny menyatakan, dalam ijin tersebut juga dituliskan apa saja kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN) seperti dalam rangka seminar, promosi budaya, maupun diklat dan sebagainya. Namun, lanjut Beny, ijin tak perlu dilakukan jika kunjungan dilakukan di luar hari aktif dan tanpa menggunakan APBD. Ia mencontohkan kunjungan ke luar negeri dilakukan pada Jumat siang usai jam kerja, hingga hari Minggu.
Sementara itu, ditanya soal ijin Bupati Gresik yang ramai diberitakan pelesir ke Malaysia, Beny mengatakan, Pemprov menerima pengajuan ijin PDLN pada tanggal 17 - 19 November. "Tanggal 17 - 19 November 2017, dibiayai APBD Gresik ke Malaysia," jawab Beny.
Ditanya apakah pejabat lainnya juga melakukan ijin yang sama, Beny mengatakan dirinya tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu yang lain, yang jelas ada bupati ijin PDLN," jelasnya.
Wabup Angkat Bicara
Pernyataan Pemprov berbeda dengan pengakuan Wakil Bupati HM Qosim. Menurutnya, kunjungan ke Malaysia merupakan bentuk silaturahmi pejabat ke rakyatnya. Agendanya, untuk menyerap aspirasi dari mereka sekaligus memberitahukan terkait kemajuan pembangunan Gresik saat ini.
Diakui Qosim, di balik kunjungan ini tidaklah ada masalah. Kalau yang dikhawatirkan dalam perjalanan tersebut menggunakan dana APBD, Wabup membantah dan meluruskannya agar tidak menjadi fitnah. "Kami berangkat bersama beberapa pejabat termasuk camat dan dua anggota legislatif ke Malaysia Sabtu-Minggu murni pakai dana pribadi. Tidak ada sepeserpun dana APBD," terang HM Qosim dikonfirmasi Surabaya Pagi, Selasa (21/11).
Dia meyakini kunjungannya ke Malaysia ini tidaklah salah. Toh, mereka berangkat di hari libur dan kembali ke tanah air juga hari libur dan tidak mengganggu kinerja. "Pertemuan dengan warga Gresik di Malaysia itu, temu kangen. Pak bupati bisa serap masukan dari mereka, juga pak bupati nasihati mereka. Jadi apa yang salah?" cetus Qosim seraya menegaskan bahwa jumlah rombongan hanya 80 orang, termasuk dua anggota dewan. Bukan 120 orang seperti ramai diberitakan. n
Editor : Redaksi