SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pada Era Reformasi, kampus menjadi salah satu penggerak elemen masyarakat dalam menegakkan demokrasi. Bagaimana dengan kaitan Pilkada Serentak 2018? Apakah kampus masih menjadi salah satu pilar penegak demokrasi?
Menurut akademisi asal Universitas Brawijaya Malang Fazadhora Nailufar, seharusnya hingga saat ini kampus harus menjadi penjaga bagi marwah demokrasi. Meskipun demikian, Dora tidak menampik bahwa sering kali ada beberapa akademisi yang tampil di permukaan dan menjadi konsultan politik.
"Tapi, yang mereka lakukan tersebut seharusnya dilakukan atas nama personal. Tidak dengan membawa institusi kampus. Dan memang pada kenyataannya masing-masing individu sudah sangat paham akan hal tersebut. Karena kampus seharusnya menjadi pihak netral," kata Dora kepada Surabaya Pagi.
Di sisi lain, menurut Dora, akan menjadi sangat tidak elok apabila ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama kampus dalam aktivitas politiknya. "Entah pemanfaatannya ini dengan cara mengadakan seminar dengan menggunakan bendera kampus dengan mengundang satu tokoh politik dengan menyisipkan agenda kampanye atau bagaimana. Sungguh itu tidak elok," tegasnya.
Hal tersebut, menurut Dora dikarenakan posisi kampus yang sangat vital menjadi rawan untuk disalahgunakan. Terlebih lagi, apabila ditambah dengan posisi pendapat akademisi yang dipandang begitu berpengaruh di mata masyarakat akademis.
"Kampus ini kan di dalamnya banyak pemilih pemula dan milenial. Itu rawan sekali. Belum lagi apabila tokoh politiknya menggunakan hal tersebut untuk legitimasi terhadap pandangannya," jelas Dora lebih lanjut.
Senada, akademisi asal Universitas Yudharta Pasuruan Edy Marzuki juga memiliki anggapan yang sama. Ia melihat, saat ini peran kampus dalam kaitan demokrasi sudah jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pada masa awal Era Reformasi.
"Kalau bicara Era Reformasi dulu, peran akademisi sangat kuat. Mereka yang mendobrak tatanan pemerintahan agar Demokrasi ditegakkan. Pada masa awal Era Reformasi pun kampus masih menjaga marwah demokrasi," jelas Edy, ditemui terpisah.
Kondisi demikian, menurut Edy, menjadikan perlunya untuk ada satu kaukus yang membawa fungsi kampus sebagai penjaga marwah demokrasi. "Kaukus intelektual akademisi itu perlu untuk dimunculkan. Ini untuk menjaga fatsun-fatsun demokrasi. Demokrasi harus murni di tangan rakyat. Bukan dijadikan objek kapitalisasi," pungkasnya. ifw
Editor : Redaksi