SURABAYA PAGI.com, Jember - Puluhan warga dan tokoh masyarakat Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, (19/12), Mereka mendesak Kejari Jember memeriksa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) H. Sumardi lantaran diduga ikut terlibat dalam kasus penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang membuat Kepala Desa (Kades) Cangkring, Ahmad Zaeni ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejaksaan. Gunawan SH, bagian penyidikan intel Kejari saat dikonfirmasi usai menemui perwakilan warga mengatakan, masyarakat meminta kejaksaan tidak tebang pilih dalam menangani kasus TKD. "Saya jelaskan tadi, dari kejaksaan akan melakukan penyidikan atau penyelidikan secara profesional. Kedepan, misalnya ada keterlibatan selain kades, akan ditangani semuanya. Jadi tidak ada tebang pilih," jelas Gunawan Lebih lanjut ia mengatakan, akan mendalami terlebih dahulu dengan melihat data-data pendukung lainnya yang telah tadi diserahkan oleh warga Desa Cangkring. "Laporan warga ini nanti akan saya serahkan ke Kajari, karena ini memang kewenangan dari Kajari," imbuhnya. Sementara itu, David perwakilan warga Desa Cangkring saat ditemui mengatakan, sepatutnya Kepala BPD juga ikut diperiksa lantaran ikut teken dalam kontrak sewa menyewa tanah kas desa bersama kepala desa. "Saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kepala desa, sedangkan disurat sewa tanah itu diketahui ada tandatangannya BPD. Dengan demikian, kami meminta kejaksaan itu jangan tebang pilih dalam menentukan hukum," tutur David Dalam laporannya hari itu, warga Desa Cangkring menyerahkan bukti surat perjanjian sewa menyewa tanah seluas 7.121 Ha Yang ditandatangani oleh Kades Ahmad Zaeni, pihak kedua H. Bambang Wartono, Dan Kepala BPD H. Sumardi tertanggal 1 Januari 2016. Selain itu, mereka juga melampirkan 153 tandatangan warga sebagai bentuk dukungan diusutnya oknum-oknum Yang terlibat dalam sewa menyewa tanah kas desa. ndik
Editor : Redaksi