Pilkada DKI 2017 ini bisa menjadi pembelajaran dalam dunia politik di tanah air. Bagaimana isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) bisa memecah belah masyarakat. Namun isu tersebut tampaknya masih akan menjadi komoditas politik dalam Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019.
----------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor: Ali Mahfud
-----------
Pengamat politik Toto Sugiarto mengatakan perkembangan dunia maya yang semakin mudah diakses masyarakat berhasil mengembangkan isu SARA yang terus dipermainkan sejumlah oknum demi menurunkan elektabilitas salah satu kandidat dalam Pilkada. Hasilnya kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut perlahan surut. "Dari persoalan personal berlanjut ke isu SARA yang semakin dipengaruhi dunia maya yang disertai hoax (berita bohong)," kata Toto, Senin (25/12).
Menurutnya, isu SARA yang semakin mudah memecah belah masyarakat saat ini telah dijadikan cara berkampanye partai politik. Dengan ujaran kebencian, penyesatan, berbagai stigma buruk yang dilabelkan pada sosok tertentu dianggap cara paling mudah dalam melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok seseorang.
Terdapat sejumlah pangkal masalah yang menjadikan isu ini semakin mudah dipergunakan. Pertama, ketidakmampuan kelompok atau partai politik dalam melaksanakan etika berpolitik. Kedua, ketidakmampuan penyelenggara pemilu melaksanakan etika penyelenggaraan pemilu. Dan yang paling dikhawatirkan adalah runtuhnya kesadaran bernegara dan menguatnya intoleransi.
Analis Exposit Strategic ini menambahkan, isu SARA yang mulai menyeruak saat ini mulai ramai pada 2017 ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tensi politik ini akan semakin menarik hingga mencapai puncaknya pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.
Posisi Jokowi
Hal sama diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Ia memprediksi isu-isu kebangsaan dan kenegaraan akan bergeser menjadi isu-isu umat di Pilpres 2019. Isu-isu umat tersebut, bahkan bakal menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon incumbent.
Jokowi, yang selama ini dianggap sebagai tokoh nasionalis-sekuler, dinilai lawan politiknya memiliki jarak dengan agama dalam kehidupan berbangsa. “Walaupun belakangan Jokowi kerap merangkul ulama dan datang ke pengajian, kesan Jokowi yang dianggap jauh dari agama itu belum hilang,” tutut Pangi.
Kondisi itu, lanjut dia, membuat calon wakil presiden yang digandeng Jokowi sangat menentukan. Dia memprediksi Jokowi akan memilih calon wakil presiden dari luar Jawa dan memiliki ceruk pemilih berbeda. “Kalau Jokowi nasionalis-sekuler, wakilnya harus nasionalis-religius,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam survei terbaru lembaga konsultan politik, PolMark Indonesia, yang dirilis pada 18 Desember 2017, menyebutkan elektabilitas Jokowi untuk pilpres 2019 masih lebih unggul dibanding Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi memiliki tingkat elektabilitas 41 persen, sedangkan Prabowo 15,9 persen. Angka undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan 35,7 persen.
Menurut Pangi, hasil survei tersebut belum menunjukkan posisi aman untuk Jokowi dalam pilpres 2019. Undecided voters 35,7 persen, kata dia, berpeluang bisa direbut Prabowo jika tidak berhasil diambil hatinya oleh Jokowi. “Jika ingin memenangi pilpres, Jokowi harus bekerja lebih keras dan lebih peka melihat serta memanajemen isu. Selain itu, harus lebih merangkul ulama dan tokoh-tokoh agama,” tuturnya.
Sikap PDIP
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan partainya telah siap menghadapi terpaan isu berbau agama dan ras menjelang kontestasi politik, khususnya dalam Pilpres 2019. Terlebih, PDIP kemungkinan besar mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres nanti. "Bukan hanya menghadapi pilpres, buat pilkada pun kami sudah bahas hal itu (serangan isu agama)," tandas Budiman.
Budiman mengatakan partainya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang kerap menyerang PDIP dan Jokowi dengan isu agama. Berbagai bukti pun telah mereka kumpulkan dan akan dibuka pada waktunya. "Kami bukan lahir dari ruangan ber-AC, kami lahir dari lapangan, sudah biasa itu (serangan isu agama)," ujar dia.
Menurut dia, nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan justru menjadi inspirasi PDIP dan Jokowi sebagai kadernya dalam berpolitik. Ia pun mengatakan, selama ini koalisi dengan partai-partai Islam seperti PKB dan PPP pun berjalan baik. "Begitu halnya hubungan dengan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam," tegasnya.
Hukum Politisasi Agama
Ulama ahli fiqih KH Afifuddin Muhajir, MAg menegaskan bahwa menggunakan agama untuk kepentingan politik atau politisasi agama itu hukumnya haram. "Politisasi agama itu hukumnya haram, tapi mengawal politik dengan agama itu hukumnya wajib," ungkap Afifuddin dalam bedah buku "Fiqih
Tata Negara" karya dia di Bondowoso, Senin (25/12) kemarin.
Menurut Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo yang juga mantan Katib Syuriah PBNU itu, kalau politik tidak dikawal dengan agama, pelakunya akan menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan tiga peran yang sekurang-kurangnya telah dijalankan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan pesantren, yakni sebagai benteng paham Ahlussunnah wal Jamaah, pengawal moral dan penyangga NKRI.
"Karena itu kalau kita menyelamatkan NU, sama dengan menyelamatkan NKRI," kata ulama yang sering menjadi pembicara masalah hukum-hukum agama di forum-forum nasional dan internasional itu.
Ia juga mengajak masyarakat dan elemen bangsa untuk tidak berputus asa memperbaiki negeri ini secara terus menerus. Ia mengibaratkan kondisi perpolitikan di Tanah Air sedang turun dari langit idealis ke bumi realitas. "Meskipun demikian, tidak berarti kita `taslim` (pasrah) di hadapan realitas, tetapi terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan," papar dia. n
Editor : Redaksi