SURABAYA PAGI, Surabaya - Bantuan bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) masih menjadi keluhan Masyarakat. Mereka ada yang menjadi korban PHK, dirumahkan, ada yang jualan, namun sepi pembeli, ada juga kepala keluarga yang positif Covid - 19 untuk itu harus menjalani karantina dan beberapa permasalahan lainnya.
Temuan itu disampaikan oleh Luthfiyah, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya saat melakukan reses seminggu kemarin. Mayoritas masyarakat menunggu bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah.
Baca juga: Ekonomi Surabaya Tumbuh 5,87 Persen pada 2025, Pemkot Fokus Kembangkan Ekraf dan Pariwisata Kota
"Seperti kepala keluarga yang dikarantina karena Covid 19. Otomatis Dia tak bisa bekerja, lalu biaya untuk menghidupi keluarganya darimana?,” ungkap Luthfiyah.
Selain itu legislator perempuan ini menyampaikan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat berkerumun yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
Baca juga: Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, Pemkot Surabaya Terapkan Sistem Piket dan WFA saat Lebaran
“Sudah berkerumun tidak pakai masker. Seolah-olah tidak ada apa - apa. Padahal seharusnya mereka menyadari bahwa virus corona masih menyebar dan berbahaya. Semestinya mereka tetap menjaga jarak dan harus pakai masker,”terang Luthfiyah.
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi guna memutus mata rantai penyebaran Covid -19.
Baca juga: Viral Truk Bawa Sampah Berserakan, DLH Surabaya: Armada Pengangkut Wajib Tertutup dan Laik Jalan
“Termasuk mendata ulang siapa-siapa yang belum tersentuh bantuan. Sebab dilapangan masih ada kesenjangan. Ada yang sudah dapat bantuan dua kali, namun ada yang belum dapat bantuan sama sekali, padahal jelas mereka adalah masyarakat Kota Surabaya yang terdampak Covid -19 ini,”pungkasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati