SURABAYAPAGI.com, Surabaya - PDIP Minta pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah inkonsistensi kebijakan justru berisiko ketidakpercayaan pelaku usaha. Oleh karenanya, kata dia, pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur.
"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih premature, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," katanya..
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuka diri terhadap kritik di tengah pelemahan mata uang rupiah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Said menilai membuka diri terhadap kritik saat ini lebih penting alih-alih menyalahkan faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan.
"Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (10/6).
"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan," imbuhnya.
Kedua, pemerintah harus mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Said memuji proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8 - 2,4 persen PDB. Menurut dia, itu kabar baik dan diharapkan bisa meyakinkan market.
"Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif," katanya.
Hindarkan Konflik Kepentingan
Said mengatakan bahwa pasar saat ini sangat mengharapkan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, pemerintah setidaknya perlu memperbaiki kapasitas pelaksanaan, menghindarkan konflik kepentingan, hingga fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
Ketiga, dia menilai OJK perlu segera memperbaiki tata kelola bursa. Selain itu, OJK juga harus segera memperbaiki transparansi kepemilikan saham, menambah porsi free float di atas 15 persen, dan mengevaluasi self-regulatory organization (sro) di pasar modal. n erc, rmc
Editor : Redaksi
