SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan kekhawatiran terkait potensi serangan siber yang dilancarkan peretas (hacker) terhadap kegiatan kampanye via internet atau dalam jaringan (daring) selama Pilkada Serentak 2020.
Arief mengatakan peretasan bisa saja marak terjadi karena para kandidat akan lebih sering kampanye virtual di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
"Kemungkinan kampanye kan sedikit turun dan diganti dengan pertemuan-pertemuan digital. Jangankan tahapan pemilu, lah wong kita ini webinar saja, kita ini rakor saja, itu kadang-kadang di tengah aksi kita itu muncul serangan-serangan, gambar-gambar unik dan aneh," kata Arief di Jakarta, Jumat, (28/8).
Sebelumnya, pada Mei 2020 lalu, Sebanyak 2,3 juta data pribadi diretas dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut terlampir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diretas dari laman situs KPU.
"Peretas membocorkan informasi 2,3 juta warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," tulis akun @underthebreach dalam bahasa Inggris, Kamis (20/4) malam.
Ditempat berbeda, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengemukakan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk penghitungan hasil suara Pilkada 2020 rawan digugat. Pasalnya, penggunaan aplikasi intertent seperti Sirekap dalam pemilu atau pilkada harus diatur oleh Undang-Undang (UU).
“Jika hanya diakomodir dengan PKPU, akan rawan gugatan dan secara yuridis tidak cukup kuat,” kata Kaka, di Jakarta, Jumat (28/8/2020).
Direktur Monitoring KIPP, Engelbert Johannes Rohi melihat Sirekap hanya bersifat data sekunder, bukan primer. Sirekap hanya sebagai data pembanding terhadap sumber data primer yang mempunyai legal standing atau keabsahan hukum.
“Document on paper (di atas kertas) yang dipakai sebagai bukti yang absah di persidangan sengketa pemilu/pilkada nanti, bukan data electronic,” jelas Jojo, sapaan akrab Engelbert Johannes Rohi.
Menurutnya, semua data elektronik akan berhadapan dengan isu keamanan data (security issue). Dalam konteks ini, KPU belum mampu meyakinkan publik bahwa sudah ada sistem yang memang data-data elektronik tersebut tidak diretas atau dicuri orang. Apalagi beberapa kali sistem informasi teknologi (IT) KPU diretas atau dihack oleh para hackers.
“Karena itu, sebaiknya semua data electronik difungsikan sebagai data sekunder atau data penunjang saja,” tegas Jojo.
Editor : Redaksi