Gubernur Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jatim

surabayapagi.com
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYAPAGI, Surabaya – Isu adanya manipulasi data Covid-19 di Jawa Timur langsung dibantah oleh Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa.  Bantahan tersebut disampaikan setelah Khofifah merasa dituduh telah memanipulasi data Covid-19 Jatim. Baik itu data tambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, data tingkat keterisian rumah sakit, maupun data kematian akibat Covid-19.

Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah dalam forum Gerakah Aksi Bersama Serentak Tanggulangi (Gebrak) Covid-19 yang diselenggarakan Universitas Airlangga (Unair) secara virtual, Jumat (30/7). "Soal data mortalitas, seolah-olah Pemprov (Jatim) ini jadi tertuduh. Atau Gubernur lah sudah," kata Khofifah

Baca juga: Ratusan Relawan Sahabat Dokter Agung Dukung Khofifah-Emil Dua Periode

Khofifah menyatakan, bantahan yang disampaikan dalam forum tersebut sama sekali tidak ada nuansa bela diri. Khofifah menjelaskan, dalam sistem pelaporan data Covid-19, tidak ada data apapun yang dilaporkan Pemprov, apalagi gubernur.

Khofifah mengatakan, pelaporan data Covid-1 semuanya dilakukan dari bawah ke atas. Dia mencontohkan, pelaporan kasus positif Covid-19 harian, maka yang melakukan input data adalah pengelola lab ke New-all Record (NAR) Kemenkes.

Baca juga: Di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Pastikan Nyaman Gandeng Emil Dardak

"Pengelola lab sebagian besar adalah swasta. Tidak ada harus koordinasi pengelola lab dengan gubernur," ujar Khofifah.

Khofifah melanjutkan, begitu pun terkait data tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19, yang itu dilaporkan langsung oleh pihak rumah sakit ke hospital online lalu ke NAR Kemenkes. Begitu pun terkait mortalitas atau tingkat kematian pasien Covid-19.

Baca juga: Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha Presiden RI, Khofifah: Penghargaan Ini di Persembahkan Untuk Warga Jatim

Khofifah mengatakan, data kematian Covid-19 yang dipublikasikan Pemprov Jatim merupakan data yang diperoleh dari masing-masing kabupaten/ kota dan dari Kemenkes. "Lalu dicurigailah kita kong kali kong ibaratnya. Bagaimana saya kong kali kong dengan Kemenkes karena data itu dari pemkab/pemkot kita unggah. Data dari pusat kita unggah. Jadi, tidak ada data dari pemprov," kata Khofifah.sb3/na

Editor : Mariana Setiawati

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru