SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Angka inflasi Kabupaten Sumenep di bulan Mei 2023 diketahui menjadi yang tertinggi se Jawa Timur (Timur), yakni sebesari 5,44 persen. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran sendiri di berbagai kalangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumenep Hairul Anwar mengatakan bahwa tingkat inflasi yang tinggi biasanya akan diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten setempat.
Baca juga: Bupati Sumenep : Warnai Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep Dengan 111.111 Kali Al-Waqi'ah
Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh adanya pengeluaran yang semakin banyak, sedangkan pemasukan masih tetap atau bahkan mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.
"Tiap inflasi yang tinggi akan dibarengi dengan angka kemiskinan yang juga ikut meningkat," kata Hairul di Sumenep, Sabtu (17/06/2023).
Hairul mengungkapkan bahwa inflasi menyebabkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang di suatu daerah. Sehingga hal tersebut dinilai akan mempengaruhi pengeluaran dalam rumah tangga.
Ia menuturkan, jika hal itu dibiarkan, selain akan mempengaruhi kondisi perekonomian, juga akan mempengaruhi berbagai sektor serta kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Pemkab Sumenep Siapkan Dana Cadangan Pilkada 2029 Rp75 Miliar
"Jika biasanya bisa saving, nah ini karena pengeluarannya meningkat terus, sementara pendapatan stuck di situ saja," ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemkab Sumenep untuk memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan kajian lebih mendalam mengenai arsitektur road map pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Selain itu, ia juga berharap seluruh dinas terkait, terutama Dinas Koperasi UKM dan Perindag, dapat bekerjasama dalam upaya menekan angka inflasi di wilayah setempat.
Baca juga: Bupati Sumenep Dapat Apresiasi Kementan RI, Proyek UPLAND Bawang Merah Jadi Percontohan Nasional
Hairul mengungkapkan bahwa Kadin meminta Pemkab Sumenep agar memperhatikan kondisi perekonomian termasuk di wilayah kepulauan. Sehingga, tidak akan terjadi pelonjakan harga dibandingkan dengan daratan.
"Pemerintah harus segera ambil langkah kongkret. Adakan subsidi angkutan barang ke kepulauan dan dinas yang berkaitan dengan ekonomi, ayo dong bekerjasama jangan dipasrahkan ke satu dinas saja," tutupnya. smn
Editor : Redaksi