SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian untuk membahas opsi penyelematan Sritex.
Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit.
Baca juga: 12 Konglomerat AS Percaya, Iklim Bisnis di RI Terus Membaik
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.
Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.
"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Baca juga: Airlangga Umumkan Kesepakatan Dagang antara Prabowo dan Trump
Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.
"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.
Baca juga: Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS
Prabowo sendiri sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Airlangga dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.
"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," beber Airlangga. n ec/rmc
Editor : Moch Ilham