SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungsugo, Kecamatan Prambon, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Kegiatan yang digelar di pendopo kantor desa setempat pada, Selasa (17/21/2024) tersebut, dihadiri Kepala Desa (Kades), jajaran perangkat desa, lembaga desa, para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas serta Bhabinsa desa setempat.
Baca juga: Warga Antusias Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Porong di Arena CFD
Kades Kedungsugo, Haji Sutikno mengatakan bahwa, daftar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya diperoleh dari hasil pendataan di tiap wilayah RT dan RW. Hasil pendataan selanjutnya divalidasi dalam Musdesus, harapannya agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.
Bagi warga yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT, kartu prakerja, atau bansos lainnya, mereka tidak berhak menerima bansos yang bersumber dari dana desa ini.
"Bansos BLT - DD ini, kami prioritaskan bagi warga miskin yang belum pernah menerima bantuan pemerintah, tentunya sesuai regulasi yang dianjurkan pemerintah pusat," ujar Haji Sutikno, saat ditemui Surabaya Pagi dikantornya, Rabu (18/12/2024).
Dia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan musyawarah desa khusus. Dimana Pemdes memberikan bansos yang anggarannya bersumber dari dana desa.
"Dalam musdesus kali ini, disepakati bansos BLT-DD akan disalurkan kepada 25 KPM," ujarnya.
Bahkan menurutnya, kelayakan calon KPM yang diajukan pada Musdesus telah diatur oleh pemerintah melalui surat edaran bupati Sidoarjo. Namun, untuk menentukan siapa yang masuk kriteria, dibutuhkan masukan oleh masing-masing ketua RW dan RT.
"Jangan hanya memandang dari kondisi fisik, namun harus dilihat bagaimana keseharian keluarga yang akan ditetapkan sebagai penerima bansos ini," ungkapnya
Baca juga: Lantik Eko Wahyu Cahyono Jabat Pj Kades Kedungsugo, Camat Prambon Minta Sukseskan Pilkades
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa keluarga yang layak sebagai penerima bansos ini, misalnya keluarga yang tidak seimbang antara kebutuhan sehari-hari dengan sumber pendapatanya.
"Kalau ada keluarga besar, kemudian ternyata pendapatannya tidak ada, sementara kebutuhan yang harus ditanggung juga besar, maka ini yang harus diprioritaskan," tegasnya. jum
Editor : Desy Ayu