SURABAYA PAGI, Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi menghapus seluruh sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan ini berlaku mulai sekarang hingga 31 Desember 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2025 yang ditandatangani Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo pada 30 Juni 2025.
Baca juga: Hidupkan Ekonomi Warga, Pemkab Sumenep Bentuk Tim Khusus Pembinaan Koperasi
Langkah ini disambut antusias oleh masyarakat, karena memberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan tanpa khawatir dikenai denda. Penghapusan denda diberlakukan otomatis melalui aplikasi POS PBB P2 dan SISMIOP milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep.
“Keringanan ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Pemerintah hadir untuk membantu, bukan mempersulit,” tegas Bupati Achmad Fauzi.
Menurutnya, keputusan ini tak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga sebagai dorongan agar warga semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Baca juga: Bupati Sumenep Wajibkan ASN Berpakaian Santri di Hari Santri Nasional
Bupati menegaskan bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. Dengan membayar pajak, masyarakat turut serta dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Ayo manfaatkan kesempatan ini. Bayar pajak sekarang tanpa denda. Ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga kontribusi nyata kita untuk Sumenep,” ajaknya.
Baca juga: Fokus Perbaiki Sekolah Rusak, Pemkab Sumenep Alokasikan Rp7,7 Miliar
Ia pun mengimbau masyarakat tidak menunda pelunasan hingga akhir tahun.
“Jangan sampai terlewat. Penghapusan sanksi hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Ini juga bagian dari mendukung kemandirian fiskal daerah,” tandasnya.sm
Editor : Redaksi