Disdik Surabaya Pastikan Daya Tampung Lulusan SD di SMP Negeri dan Swasta

surabayapagi.com
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati (Kanan). SP/ SBY

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti lulusan Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya memastikan akan tertampung di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan juga swasta di kota setempat untuk menampung seluruh lulusan SD tahun ini.

"Berdasarkan data Dispendik Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai 42.000 kursi. Artinya, tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan sekolah karena pagunya cukup untuk menampung semua lulusan," jelas Kepala Disdik Kota Surabaya Febrina Kusumawati di Kota Surabaya, Rabu (20/05/2026).

Pasalnya, secara umum skema Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, tetapi terdapat penyesuaian pada jalur prestasi untuk jenjang SMPN. Sedangkan kuota jalur prestasi SMPN pada SPMB tahun ini sebesar 35 persen yang dibagi menjadi tiga sub-jalur, yakni prestasi akademik dengan kuota 20 persen, perlombaan dan pertandingan 12 persen, serta penghafal kitab suci sebesar 3 persen.

"Secara prinsip masih sama seperti tahun lalu. Yang berubah itu hanya satu, yaitu jalur prestasi, kita sisipkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) kemarin. Sisanya sama seperti tahun lalu,” jelasnya.

Untuk memperluas akses pendidikan, pihaknya juga mengoptimalkan jalur afirmasi dengan kuota 15 persen untuk SD dan 20 persen untuk SMP yang terintegrasi dengan data desil kemiskinan milik Dinas Sosial (Dinsos), termasuk bagi kategori inklusi dan penyandang disabilitas. Sementara pada jalur domisili, pihaknya menetapkan kuota 80 persen untuk SD dan 40 persen untuk SMP. Dalam pelaksanaannya Pemkot Surabaya tetap menerapkan sistem dua ring untuk menjaga pemerataan dan keadilan penerimaan peserta didik.

“Kalau memang tidak berhasil di jalur satu, bisa menggunakan domisili dua bagi warga yang rumahnya relatif lebih jauh namun masih berada dalam satu wilayah kelurahan atau kecamatan yang sama dengan sekolah, dengan proporsi kuota 20 persen," katanya. sb-03/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru