SurabayaPagi, Surabaya – Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menurun dan pada 2025 tercatat sebesar 0,29 persen. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Data yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026 menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur mencapai 4,26 persen poin, dari 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
Baca juga: Jelang Idul Adha, Khofifah Gelar Pasar Murah di Kediri Guna Tekan Inflasi dan Jaga Daya Beli Warga
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut sebagai indikator keberhasilan program perlindungan sosial dan pembangunan yang tepat sasaran.
“Penurunan ini menunjukkan intervensi yang dilakukan berjalan efektif melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Ia menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berlangsung konsisten setiap tahun, yakni dari 2,23 persen pada 2021, turun menjadi 1,80 persen pada 2022, kemudian 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut tetap terjaga meski terjadi penyesuaian standar global garis kemiskinan ekstrem dari US$1,99 menjadi US$2,15 Purchasing Power Parity (PPP).
“Ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, keberhasilan tersebut juga didukung perbaikan sejumlah indikator makro ekonomi. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dari 9,50 persen pada Maret 2025.
Baca juga: Gubernur Khofifah Pimpin Tanam Tebu Perdana, Perkuat Ekosistem Industri Gula
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen dan di bawah rata-rata nasional 4,68 persen.
Selain itu, kualitas tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan, ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran lulusan SMK menjadi 5,73 persen. Lulusan vokasi tersebut kini tidak lagi menjadi penyumbang terbesar pengangguran.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur mencatat kinerja positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, serta pertanian 10,51 persen. Provinsi ini juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi 14,40 persen.
Baca juga: Strategi Vokasi dan Industri Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja di Jatim
Khofifah menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Berbagai program strategis juga terus diperkuat, di antaranya perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, hingga intervensi berbasis data untuk masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus diiringi pemberdayaan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penurunan angka, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Editor : Redaksi