SurabayaPagi, Jombang - Majelis Pemberdayaan Indonesia resmi digaungkan sebagai langkah strategis memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mengatasi persoalan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menilai majelis tersebut dapat menjadi kekuatan baru karena melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Baca juga: Menko Muhaimin Tekankan Perlindungan Asuransi PMI Tak Boleh Setengah-Setengah
Muhaimin menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Majelis Pemberdayaan Indonesia di Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu MAN 4 Denanyar, Jombang, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian krusial dari tanggung jawab negara dan pemerintah.
Ia menegaskan, pembentukan majelis tersebut sejalan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.
Kemandirian harus dibangun secara kokoh, terutama dalam bidang pangan, energi, dan ekonomi.
“Presiden Prabowo bertekad bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, berdiri mandiri kokoh di bidang pangan, energi, dan ekonomi,” ujar Muhaimin.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak melakukan langkah konkret dan bekerja lebih cepat menghadapi perubahan yang berlangsung begitu cepat.
Menurutnya, kemandirian bangsa tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Selain pemberdayaan, Muhaimin menekankan pentingnya sistem jaminan sosial.
Negara harus memastikan masyarakat tidak diliputi keresahan terhadap masa depan, termasuk ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, maupun membutuhkan layanan kesehatan.
“Inilah yang dimaksud dengan jaminan sosial,” jelasnya, seraya mencontohkan BPJS Kesehatan yang memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara, baik yang mampu maupun tidak mampu.
Dalam konteks pemberdayaan, Muhaimin memberikan perhatian besar terhadap pesantren.
Baca juga: Luncurkan Perintis Berdaya Connect di Batu, Menko Muhaimin Perkuat Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi
Ia menyebut pesantren memiliki dua sisi sekaligus: sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai wilayah yang masih menyimpan persoalan kemiskinan.
Menurutnya, tradisi kemandirian ekonomi pesantren sebenarnya telah dibangun sejak lama.
Ia mencontohkan Mbah Hasim dan Mbah Bisri yang tidak hanya menyediakan lahan untuk pendidikan dan masjid, tetapi juga lahan produktif yang hasilnya digunakan membiayai kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, Muhaimin meminta pesantren didukung dalam penguatan manajemen serta penyusunan prospek ekonomi.
Pemberdayaan yang serius diharapkan mampu membuat pesantren terus tumbuh dan melahirkan pelaku usaha yang mandiri.
Namun, ia mengingatkan persoalan kemiskinan masih menjadi beban besar. Muhaimin menyebut sekitar delapan persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan, sementara sekitar 1,6 juta warga berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan “peta jalan baru” yang mampu menghasilkan pekerjaan efektif dan cepat sebelum dampaknya meluas.
Baca juga: Menko PM Lihat Langsung Dampak Pemberdayaan PNM di Gresik
Ia mengingatkan jangan sampai ekonomi melemah dan sistem sosial ikut terdampak.
Muhaimin juga menyoroti terganggunya ekosistem ekonomi pesantren akibat maraknya gerai ritel modern dan jaringan usaha konglomerasi.
Padahal, pesantren sebelumnya memiliki ekosistem pendidikan, sosial, dan ekonomi yang relatif lengkap dengan sirkulasi ekonomi yang kuat.
Untuk mengembalikan kekuatan tersebut, ia mendorong penguatan lembaga keuangan dan sistem keuangan yang sehat, termasuk pengembangan sistem keuangan syariah di lingkungan pesantren.
Pesantren juga perlu dibekali pemahaman dan perangkat agar sistem tersebut dapat berjalan secara sehat dan benar.
“Tidak ada jalan lain kecuali kolaborasi, bekerja sama secara nyata, bahu-membahu. Saya meyakini pesantren, termasuk sebagai mitra pemerintah yang efektif, karena di sana ada kantong-kantong kemiskinan sekaligus ekosistem pemberdayaan yang kuat,” tandas Muhaimin.
Editor : Redaksi