Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

surabayapagi.com
Bupati Hari Wuryanto memimpin kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). SP/ MDN

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga laju inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, memperkuat penerapan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam menjaga inflasi, stabilitas harga bahan pokok, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat.

"Setiap bulan kita lakukan evaluasi, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana supaya bisa menjaga, baik itu inflasi. Alhamdulillah kita bisa jaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto, Minggu (13/09/2026).

Baca juga: Atasi Kemiskinan, Pemkab Madiun Percepat Penanganan Ribuan Unit RTLH

Menurutnya, melalui koordinasi lintas sektor dalam tim pengendali inflasi daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat tetap terjaga sehingga masyarakat mudah mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. 

Baca juga: PORSADIN IV Kabupaten Madiun Diikuti 5000 Santri, Bupati Tekankan Sportivitas dan Pembentukan Karakter

Selain itu, Bupati juga menaruh perhatian terhadap sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap perkembangan harga, di antaranya cabai, daging, dan ayam. Tingginya kebutuhan cabai di Kabupaten Madiun menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi melalui peningkatan produksi pertanian. Pasalnya, Kabupaten Madiun memiliki potensi besar pada sektor pertanian sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga produksi dan stabilitas harga komoditas pangan.

Baca juga: Gubernur BI Destry, Janji Maksimalkan Jaringan Kantor Daerah

Selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi salah satu fokus dalam HLM. Melalui TP2DD, pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi roadmap digitalisasi, meningkatkan transaksi pemerintah melalui kanal elektronik, mendorong penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah (KKP-PD), serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dan dalam jangka panjang, pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat dan integrasi sistem juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. md-04/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru