SURABAYAPAGI, Surabaya - Bantuan keuangan khusus berupa dana hibah dari Pemprov Jatim melalui APBD Pacitan sebesar Rp9 miliar untuk membangun Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan menimbulkan pro dan kontra. Khususnya di kalangan DPRD Jawa Timur yang ikut mengesahkan alokasi anggaran tersebut.
Deny Wicaksono, Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jatim menilai uang rakyat Rp 9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh. "Menurut saya sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi Covid-19 dimana rakyat sedang kesusahan,” tegas Deni, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Deni beralasan, uang Rp 9 miliar itu bisa untuk membeli beras 900.000 kilogram yang bisa dibagikan ke rakyat miskin. "Atau untuk memfasilitasi lebih dari 500.000 pelajar dengan bantuan paket data 1 GB, atau memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi,” imbuh Deni.
Seperti diketahui, dana bantuan Rp 9 miliar yang diberikan Pemkab Pacitan ke Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Museum dan Galeri SBY-ANI di kabupaten tersebut sedang disorot banyak pihak. Dana tersebut disalurkan ke APBD Pacitan dari Pemprov Jatim melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK).
Deni mengatakan, APBD mestinya didedikasikan untuk membantu rakyat, bukan digelontorkan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik. Padahal saat ini, yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim. “Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” ujarnya.
Senada, Sri Untari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim sekaligus pemerhati budaya menambahkan, hibah pada situs budaya tinggalan leluhur-leluhur di masa yang lalu jauh lebih penting daripada hibah untuk Museum. “karena kalau situs budaya, mengandung nilai-nilai luhur ajaran budi pekerti, ketimbang pada museum yang dimuseumkan masih hidup, biasanya Museum itu menempatkan memori2 heroik bagi para tokoh yang sudah meninggal,” papar Perempuan yang akrab disapa bu Untari ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar memastikan tak ada pelanggaran atas BKK tersebut sehingga tak layak dimasalahkan. “Itu atas usulan bupati Pacitan di tahun 2019 lalu yang tujuannya untuk mengangkat destinasi wisata di Pacitan sehingga Pemprov Jatim mengucurkan dana BKK tersebut dan realisasinya di tahun 2021,” ungkapnya, Rabu (17/2/2021).
Politisi asal Partai Demokrat ini mengungkapkan museum SBY-Ani itu masuk skala nasional sehingga tak bisa dipermasalahkan pembangunannya.
Baca juga: Pemprov Jatim Buka Rekrutmen CASN, 5.200 Formasi
“Contoh pemerintah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan makam mantan presiden RI Gus Dur. Itu sama saja tujuannya untuk skala nasional dan membangun destinasi wisata,” jelasnya.
Dibeberkan oleh pria asal Sumenep ini, dana dari Pemprov Jatim tersebut hanya bersifat bantuan saja tak lebih dari itu. “ Kalau lainnya sudah ditanggung dari pribadi pak SBY,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Pernyataan Achmad Iskandar tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono. Mantan bupati Tulungagung dua periode tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan lah yang mengajukan permohonan dana hibah sebesar Rp 9 M, sejak 2019.
Anggaran itu sendiri, lanjut Heru, merupakan hibah bantuan keuangan (bk). Meski demikian dana hibah itu masih berada di APBD Kabupaten, dan belum dikucurkan hingga sekarang ke Museum SBY di Pacitan.
Baca juga: 217 Pos Kesehatan Tersebar di 35 Kabupaten/Kota Jatim Selama Musim Mudik Lebaran
"Hibah itu belum diluncurkan uangnya, belum dipergunakan sampai sekarang, masih di APBD Pacitan karena ada hal-hal yang harus dicukupi, uangnya masih utuh Rp9 M," ucapnya.
Sedangkan Anwar Sadad Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur menganggap anggaran untuk museum Presiden RI ke 6 itu wajar. "Pak SBY adalah figur kebanggaan masyarakat Jatim. Dua periode menjabat sebagai presiden pasti meninggalkan legacy untuk bangsa ini. Dalam kronik perjalanan Beliau pasti ada sisi positif termasuk sisi humanis baik dalam keluarga maupun para sahabatnya patut dicontoh,” kata Sadad.
Wakil Ketua DPRD Jatim itu menuturkan, Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah memberikan hibah untuk menghormati tokoh-tokoh asal Jatim yang berjasa besar misalnya untuk membeli rumah masa kecil Bung Karno di Blitar yaitu Istana Gebang.
“Juga (hibah) perbaikan fasilitas untuk peziarah makam Gus Dur, mantan Presiden RI, di lokasi tersebut juga ada makam ayah dan kakek beliau, keduanya pahlawan nasional,” kata Sadad. rko
Editor : Mariana Setiawati