SURABAYA PAGI.COM, Surabaya - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN ) Sidoarjo adakan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Sidoarjo, Kamis (30/1/2020). Acara ini dilaksanakan guna memberikan edukasi kepada satker pengelola APBN di wilayah kerjanya untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan keuangan pemerintah pusat tersebut meliputi, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintah.
Selain itu diberikan penghargaan bagi satker terbaik, sebanyak 5 satker dari seluruh total 81 satker yang ada di KPPN Sidoarjo mendapatkan penghargaan satker terbaik. Kelima satker ini dinilai terbaik dalam pelaksanaan LPJ Bendahara dan Rekonsilisasi. Diantaranya yang mendapatkan penghargaan yaitu, Kantor Kementrian Agama Kab. Sidoarjo, Badan Narkotika Nasional Kab. Sidoarjo, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan, Puspenerbal dan Pengadioan Tata Udaah Negara (PTUN) Surabaya.
Menurut Kepala KPPN Sidoarjo, Kurniadi Wismo Nugroho kelima satker tersebut dinilai paling akurasi dan ketepatan waktu dalam laporan keuangan serta LPJ. "Akurasi mengenai laporan sudah tidak diragukan lagi, semuanya sudah akurat. Yang masih ada celah soal ketepatan waktu, semakin cepat mereka yang akan mendapatkan peluang," ungkapnya.
Ia berharap bahwa ke depannya para satker dalam hal penyampaian lebih ditingkatkan dan dipercepat lagi. Dalam kesempatan ini juga disampaikan materi sosialisasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan pelaksanaan rekonsiliasi (penyamaan) data antara satker dengan KPPN secara elektronik (aplikasi e-Rekon&LK).
Materi tersebut diikuti oleh pengelola anggaran satker khususnya petugas penyusun laporan keuangan. Melalui kegiatan ini diharapkan laporan keuangan yang disusun oleh kementrian Negara/lembaga mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuanganyang berarti dana yang digunakan oleh satker dipergunakan sebaagimana mestinya. Sehingga memberikan dampak yang baik pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Editor : Redaksi