SURABAYAPAGI.COM, Jember - Pemilihan direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember mendapat protes keras dari puluhan buruh. Protes dari para buruh ditunjukkan dengan digelarnya aksi unjuk rasa.
Para buruh menilai direksi baru di PDP Kahyangan kurang cakap, dan tidak diketahui secara jelas kapabilitas atau latar belakang profesionalisme nya.
Baca juga: Buruh Korban PHK, Akan "Digaji" Negara 6 Bulan
Menurut Korlap Aksi Dwi Agus Budiono, upah para buruh masih 70 persen, yang dinilai kurang proporsional.
“Sejak awal kita menuntut adanya keterbukaan dan fair atas hasil open bidding (merupakan harga dasar dari unit lelang yang ditawarkan) sebagai Direksi Khayangan. Katanya bupati baru sekarang eranya keterbukaan,” ujar Dwi Agus di sela aksinya, Kamis (21/10/2021).
Namun kenyataannya, lanjut Dwi Agus, pemilihan direksi hingga pelantikan tidak melibatkan buruh. Bahkan tidak diketahui latar belakang profesionalisme kinerja dari direktur baru.
Dwi Agus juga menegaskan penolakan terhadap direksi terpilih karena dinilai tidak becus bekerja, dengan latar belakang profesionalisme yang belum dikenal.
Baca juga: Demo Hari Buruh di Situbondo, Massa Sampaikan 4 Tuntutan
Itu sebabnya, pihaknya juga menuntut agar ada pertemuan dengan bupati.
Terkait aksi massa dari puluhan buruh itu, salah seorang anggota DPRD Jember Siswono turun dan menemui massa aksi. Dengan pengawalan ketat ratusan anggota Polres Jember, massa aksi ditemui seorang perwakilan anggota dewan itu.
“Saya sudah mendengarkan aspirasi dari bapak dan ibu sekalian. Jujur kalau anggota dewan ada upaya janji dengan PDP. Apakah ini personal atau lembaga. Karena sampai saat ini (diakui) tidak ada pertemuan (soal seleksi Direktur PDP Kahyangan),” kata Siswono.
Baca juga: Gerindra dan PKB Resmi Dukung Gus Fawait Maju Pilkada Jember
Namun demikian, lanjutnya, adanya aspirasi dari puluhan buruh itu, akan dibawa kepada rapat pimpinan DPRD Jember.
“Mohon maaf saat ini kami sedang ada kunjungan kerja, bahkan saya pribadi baru pulang dari Surabaya. Tapi langsung ke kantor untuk menemui massa aksi. Nantinya akan diagendakan pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember, karena khusus kelembagaan bukan perseorangan,” ujar legislator dari Gerindra ini.
Editor : Moch Ilham