Pasca OTT Walikota Batu Eddy Rumpoko, KPK Isyaratk

KPK INCAR SURABAYA

Senin, 18 Sep 2017 23:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko yang diduga menerima suap Rp 300 juta dari fee proyek senilai Rp 5,2 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengincar kepala daerah lain di Jawa Timur. Informasi ini diungkap Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Thoha. Menurutnya, KPK saat tengah melakukan operasi di tiga kota di Jatim, termasuk Surabaya. Lalu, bagaimana dengan Gresik dan Sidoarjo yang memiliki kesamaan kasus dengan Batu? Laporan : Alqomar, Ibnu F Wibowo, Azmi, Moch Islam - Editor: Ali Mahfud Masduki Thoha mengungkapkan peringatan tersebut telah disampaikan KPK saat menjadi pembicara di acara Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Yogyakarta pada 13 – 16 September lalu. Menurutnya, KPK meminta agar DPRD maupun kepala daerah agar berhati-hati dalam pengelolaan dana APBD. “Penggunaan APBD yang normal-normal saja,” ucap politikus PKB ini ditemui di ruang Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Senin (18/9/2017). Informasi dari KPK, lanjut Masduki, ada 3 daerah di Jawa Timur yang menjadi target operasi (TO) KPK. Salah satu yang telah terjadi, adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko. Berdasarkan informasi yang berkembang, sebanyak 300 anggota KPK berada di Jawa Timur. Dua orang diantaranya kerap berada di DPRD Surabaya. Masduki mengharapkan, dengan kehati-hatian dalam pengelolaan APBD, menjadi cambuk agar memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. “Sebagai wakil rakyat cari solusi yang terbaik agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya. Meski demikian, menurut Masduki, selama 3 tahun dirinya menjadi pimpinan dewan, penggunaan APBD Kota Surabaya relatif baik. “Secara kelembagaan lancar-lancar saja, tapi kalau secara pribadi, saya tak bisa memantau satu per satu,” cetus dia. Masduki menegaskan, isyarat dari KPK tersebut sebenarnya tak hanya ditujukan kepada kalangan dewan saja. Namun, seluruh pejabat pemerintah yang ada di kelembagaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Kota Surabaya dan Jawa Timur. “Saat KPK berbicara jam 14.00, di Banjarmasin Ketua DPRD Banjarmasin terkena OTT jam 17.00 WIB. Ini sinyal,” tutur Masduki. Mengenai modus titipan anggaran saat pembahasan APBD, Masduki menyatakan hal itu sulit, karena proses pembahasan di komisi juga melibatkan pihak lain. Mulai Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) hingga di forum paripurna. “Kalau dana jasmas DPRD gak terlibat. Jika proposal oke, urusannya dengan pemkot. Jika ada masalah urusannya pihak tersebut dengan pemkot,” tandasnya. Berdasarkan informasi yang berkembang, sebanyak 300 anggota KPK berada di Jawa Timur. Dua orang diantaranya kerap berada di DPRD Surabaya. Proyek Bupati Gresik Meski Masduki Toha tak mengungkap dua daerah lain yang di-TO KPK, namun jika dilihat dari kesamaan kasus, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo layak waspada. Mengingat dua daerah ini memiliki mega proyek yang didanai APBD, tapi bermasalah. Sedang OTT yang menimpa Walikota Batu Eddy Rumpoko, juga berawal dari lolosnya anggaran pengadaan barang dan jasa (proyek). Eddy Rumoko diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebanyak Rp 300 dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya. Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima milik Filipus Djap. Bagaimana dengan Gresik? Bupati Gresik Sambari Halim memiliki proyek pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro yang didanai APBD Gresik hingga Rp 579,1 Miliar. Meski gedung sudah berdiri, tapi hingga kini belum juga fungsional. Malah Bupati meminta tambahan anggaran lagi, untuk meneruskan Stadion tersebut. Belum tuntas proyek ini, Bupati Sambari bikin proyek baru berupa revitalisasi Alun-alun dengan nilai anggaran Rp 15 miliar lebih. Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Maksum menilai konsep pembangunan yang dilakukan Pemkab Gresik, tidak mewakili kepentingan masyarakat. Hal itu dibuktikan, banyaknya fasilitas umum yang lebih urgen diprioritaskan untuk dibangun, justru diabaikan. Sementara, mengedepankan pembangunan yang mestinya bisa ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Program revitalisasi Alun-alun misalnya, tidak mendesak bagi masyarakat untuk dibenahi dengan nilai anggaran Rp 15 miliar lebih. Begitu juga dengan tugu Adipura perempatan Jalan Veteran, Jalan Kartini dan Panglima Sudirman, juga belum saatnya direvitalisasi. Sedangkan bangunan yang telanjur dikerjakan dan belum selesai, justru teronggok mangkrak tidak ada kepastian penyelesaiannya. “Coba lihat GJS, kan sampai sekarang mangkrak. Alasan Pemkab tidak ada anggaran. Tapi merevitalisasi taman, tugu dan Alun-alun, dananya ada. Konsep pembangunan seperti apa ini?,” ungkap Maksum. Proyek Bupati Sidoarjo Bupati Sidoarjo Saiful Illah setali tiga uang dengan Bupati Gresik. Meski proyek gedung terpadu 17 lantai yang diestimasi dengan anggaran Rp 800 miliar dari APBD ditolak DPRD Sidoarjo dan Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tetap ngotot. Pada saat pengajuan APBD 2017 maupun PAK, proyek tersebut ditolak mentah-mentah oleh DPRD. Namun, Pemkab Sidoarjo tetap akan mengajukan lagi pada pembahasan R-APBD 2018. Alasan Pemkab, pihaknya mendapat surat rekomendasi izin pembangunan gedung 17 lantai tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Sudah saya serahkan ke Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dan kemungkinan besar akan dicoba untuk diwujudkan lagi," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, Sigit Setyawan. Saat ini, pihaknya akan mengevaluasi ulang rancangan gedung tersebut agar sesuai dengan arahan menteri, yaitu menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 30 persen. Pihaknya bahkan akan mendesain ulang tampilan fisik gedung sebelumnya. Kalau tidak ada hambatan, rencana pembangunan itu akan dicoba dimasukan lagi pengajuannya. Namun anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, tak sepenuhnya percaya surat dari Kementerian PUPR itu merupakan izin pembangunan. Ia menduga surat itu hanya surat teknis tentang desain pembangunan. "Sebab kalau izin pembangunan itu melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, atas rekomendasi dewan. Sementara dari kami (dewan) sendiri sudah mencoret GT (Gedung Terpadu). Jadi surat dari PUPR, itu hanya izin teknis saja," tandasnya. Dampak Otoda Tertangkapnya Walikota Batu Eddy Rumpoko menambah daftar panjang kepala daerah di tingkat Kab/Kota. Ditengarai, ongkos politik yang begitu tinggi menjadikan para kepala daerah menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk balik modal dari dana yang dikeluarkan selama kampanye. Hal tersebut menimbulkan bahasan baru di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tentang relevansi otonomi daerah (Otoda) yang mencakup hingga di tingkatan Kab/Kota. Sebab, seringkali hal tersebut justru memunculkan raja-raja baru yang bahkan sampai menyebabkan lahirnya dinasti-dinasti politik. Pakar hukum Ubhara Jamil memandang sesungguhnya UU Otoda merupakan konsep yang bisa diubah bergantung arah kebijakan eksekutif dan legislatif. Tetapi, apabila pemerintah benar-benar menginginkan perubahan terkait UU Otoda tersebut, maka perlu ada beberapa perubahan yang dilakukan. “Salah satunya amandemen UUD 1945. Sebab, Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa otoda ada di tangan Kab/Kota dan Provinsi. Kalau kemudian hak otoda di Kab/Kota ini dicabut, maka kan perlu perubahan di bagian tersebut,” kata Jamil ketika ditemui kemarin (18/9). Tetapi, di sisi lain, menurut Jamil, apabila pemilihan Bupati atau Walikota dialihkan kepada DPRD Provinsi maka kemungkinan juga akan timbul masalah baru. Seperti misalnya, transaksional dan bargaining politik yang dilakukan di kamar-kamar gelap. “Ini kan bukan perkara sistem berarti. Tetapi, negara yang tidak mampu menjalankan programnya,” tambahnya. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

SIG Pertahankan Kinerja Positif di 2025 Lewat Transformasi dan Efisiensi

Rabu, 01 Apr 2026 18:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berhasil menjaga kinerja keuangan tetap positif sepanjang tahun 2025 di tengah tekanan i…

Dukung WFH Setiap Jumat, Ketua Komisi A: Harus Dijalankan Dengan Sistem Monitoring

Rabu, 01 Apr 2026 18:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah antisipatif menyusul kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi…

Konflik Global Berdampak ke Sawah, HKTI Jatim Dorong Transformasi Energi Pertanian

Rabu, 01 Apr 2026 18:33 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dampak konflik global mulai dirasakan hingga ke sektor pertanian di daerah. Ketidakpastian pasokan energi, khususnya bahan bakar m…

Satpolairud Gresik Evakuasi Mayat Lansia yang Ditemukan Mengapung di Dermaga Petro

Rabu, 01 Apr 2026 18:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Petugas dari Satpolairud Polres Gresik mengevakuasi sesosok jasad pria lanjut usia yang ditemukan mengapung di area bawah dermaga P…

Dinilai Tak Sinkron dengan Pusat, Saifudin Zuhri Desak Khofifah Cabut SE WFH ASN Hari Rabu

Rabu, 01 Apr 2026 18:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Anggota DPRD Jawa Timur Komisi A sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Saifudin Zuhri yang akrab disapa Fudin, melontarkan …

Diduga Sengaja Temperkan Diri KA di Pintasan KM 102 +00 Pria Bujanga Tewas di TKP

Rabu, 01 Apr 2026 17:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Semalam Selasa (32 Maret 2026) sekitar pukul 19.45 warga di sekitaran Kelurahan/Kec.Wlingi Kab.Blitar di kejutkan suara klakson…