Demo Prona, Ratusan Warga Tuntut Kades Wage Mundur

Jumat, 10 Nov 2017 01:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Ratusan warga Desa Wage, Sidoarjo, melakukan demo mendatangi kantor balai desa setempat menuntut Kepala Desa Bambang Heri Sutiyono mundur lantaran dianggap tidak transparan pengurusan sertifikat tanah dan sistem prona, Kamis (9/11/2017). Ratusan warga itu membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan "Turunkan Kades", "Tegakan Keadilan", "Kembalikan Aset Desa Wage" dan "Pimpinan Amanah dan Jujur Harga Mati". Koordinator lapangan aksi tersebut, Andik mengatakan aksi tersebut bermula saat Kades Wage membentuk tim prona dan tidak terjadi kesepakatan dengan warga. Warga mengeluh karena dibebani biaya yang terlalu mahal mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta untuk pengurusan sertifikat tersebut. Kepala desa juga dianggap salah setelah mengeluarkan surat keterangan perihal tanah yang sebenarnya diperuntukkan makam menjadi perluasan masjid di Dusun Sri Tanjung. "Kami meminta Kepala Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo untuk mundur dari jabatannya karena di dalam mengambil keputusan desa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)," kata Andik kepada wartawan. Senada dengan Andik, salah seorang warga, Muslikah mengatakan bahwa masyarakat merasa dirugikan karena untuk mengurus sertifikat dengan sistem prona dibebani biaya yang mahal dengan besaran bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta. "Sebenarnya biaya pembuatan sertifikat melalui program prona kan gratis, dan warga di sini kalau dibebani semahal itu keberatan," ujarnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa, lanjut dia, selama ini juga dinilai sangat memberatkan warganya dan tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat. "Pada intinya kami bersama warga desa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya," ucapnya, menegaskan. Selain tidak melibatkan tokoh dan lembaga serta masyarakat desa, Kades Bambang Hari juga berupaya mengganti semaunya (tanpa prosedur), orang-orang yang duduk di BPD, LMD maupun lembaga desa lainnya. Sementara itu Kepala Desa Wage Bambang Heri Sutiyono mengatakan bahwa pihaknya siap untuk diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan siap mundur jika memang terbukti bersalah. Dirinya mengakui salah dan telah membuat pernyataan di atas kertas karena saat mengambil kebijakan jarang melibatkan BPD dan LPMD. "Saya akui salah dan sudah meminta maaf melalui surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ujarnya.sg

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Hakim Jakarta Tolak Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok

Selasa, 21 Apr 2026 23:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka …

Kasus Video Porno Lisa Mariana dan mantan Manajernya Terus Diusut

Selasa, 21 Apr 2026 23:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bandung – Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus video porno yang menjerat Lisa Mariana dan mantan manajernya sebagai tersangka. Kabid P…

PDIP tak Terusik Klaim JK, yang Jadikan Jokowi

Selasa, 21 Apr 2026 23:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan PDIP tidak terusik dengan pernyataan JK. Andreas awalnya menyampaikan bahwa p…

Anak-anak dan perempuan seringkali jadi korban radikalisme

Selasa, 21 Apr 2026 23:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban radikalisme pemahaman k…

Hercules, "tarik" Menteri hingga Satgas Anti-Mafia Tanah

Selasa, 21 Apr 2026 23:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Hercules, Hercules Rosario Marcal, Ketua Umum GRIB Jaya, "tarik" beberapa pejabat, Ketua Satgas Anti-Mafia, tangani lahan yang ia k…

Ustaz Solmed, Klaim tak Terlibat Pelecehan Seksual

Selasa, 21 Apr 2026 22:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Belakang ini Ustaz Solmed digunjingkan terlibat kasus pelecehan seksual. Ia tak terima. Ada dampak serius akibat fitnah yang b…