Demo Prona, Ratusan Warga Tuntut Kades Wage Mundur

Jumat, 10 Nov 2017 01:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Ratusan warga Desa Wage, Sidoarjo, melakukan demo mendatangi kantor balai desa setempat menuntut Kepala Desa Bambang Heri Sutiyono mundur lantaran dianggap tidak transparan pengurusan sertifikat tanah dan sistem prona, Kamis (9/11/2017). Ratusan warga itu membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan "Turunkan Kades", "Tegakan Keadilan", "Kembalikan Aset Desa Wage" dan "Pimpinan Amanah dan Jujur Harga Mati". Koordinator lapangan aksi tersebut, Andik mengatakan aksi tersebut bermula saat Kades Wage membentuk tim prona dan tidak terjadi kesepakatan dengan warga. Warga mengeluh karena dibebani biaya yang terlalu mahal mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta untuk pengurusan sertifikat tersebut. Kepala desa juga dianggap salah setelah mengeluarkan surat keterangan perihal tanah yang sebenarnya diperuntukkan makam menjadi perluasan masjid di Dusun Sri Tanjung. "Kami meminta Kepala Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo untuk mundur dari jabatannya karena di dalam mengambil keputusan desa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)," kata Andik kepada wartawan. Senada dengan Andik, salah seorang warga, Muslikah mengatakan bahwa masyarakat merasa dirugikan karena untuk mengurus sertifikat dengan sistem prona dibebani biaya yang mahal dengan besaran bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta. "Sebenarnya biaya pembuatan sertifikat melalui program prona kan gratis, dan warga di sini kalau dibebani semahal itu keberatan," ujarnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa, lanjut dia, selama ini juga dinilai sangat memberatkan warganya dan tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat. "Pada intinya kami bersama warga desa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya," ucapnya, menegaskan. Selain tidak melibatkan tokoh dan lembaga serta masyarakat desa, Kades Bambang Hari juga berupaya mengganti semaunya (tanpa prosedur), orang-orang yang duduk di BPD, LMD maupun lembaga desa lainnya. Sementara itu Kepala Desa Wage Bambang Heri Sutiyono mengatakan bahwa pihaknya siap untuk diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan siap mundur jika memang terbukti bersalah. Dirinya mengakui salah dan telah membuat pernyataan di atas kertas karena saat mengambil kebijakan jarang melibatkan BPD dan LPMD. "Saya akui salah dan sudah meminta maaf melalui surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ujarnya.sg

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Laila Mufidah Temukan TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alangkah terkejutnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat melakukan sidak ke TPS Rungkut Menanggal. Pimpinan Dewan…

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil DPRD Surabaya Laila Mufidah langsung melakukan sidak atau turun ke lapangan usai mendengar keluhan Warga di Gunung Anyar…

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…