Demo Prona, Ratusan Warga Tuntut Kades Wage Mundur

Jumat, 10 Nov 2017 01:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Ratusan warga Desa Wage, Sidoarjo, melakukan demo mendatangi kantor balai desa setempat menuntut Kepala Desa Bambang Heri Sutiyono mundur lantaran dianggap tidak transparan pengurusan sertifikat tanah dan sistem prona, Kamis (9/11/2017). Ratusan warga itu membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan "Turunkan Kades", "Tegakan Keadilan", "Kembalikan Aset Desa Wage" dan "Pimpinan Amanah dan Jujur Harga Mati". Koordinator lapangan aksi tersebut, Andik mengatakan aksi tersebut bermula saat Kades Wage membentuk tim prona dan tidak terjadi kesepakatan dengan warga. Warga mengeluh karena dibebani biaya yang terlalu mahal mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta untuk pengurusan sertifikat tersebut. Kepala desa juga dianggap salah setelah mengeluarkan surat keterangan perihal tanah yang sebenarnya diperuntukkan makam menjadi perluasan masjid di Dusun Sri Tanjung. "Kami meminta Kepala Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo untuk mundur dari jabatannya karena di dalam mengambil keputusan desa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)," kata Andik kepada wartawan. Senada dengan Andik, salah seorang warga, Muslikah mengatakan bahwa masyarakat merasa dirugikan karena untuk mengurus sertifikat dengan sistem prona dibebani biaya yang mahal dengan besaran bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta. "Sebenarnya biaya pembuatan sertifikat melalui program prona kan gratis, dan warga di sini kalau dibebani semahal itu keberatan," ujarnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa, lanjut dia, selama ini juga dinilai sangat memberatkan warganya dan tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat. "Pada intinya kami bersama warga desa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya," ucapnya, menegaskan. Selain tidak melibatkan tokoh dan lembaga serta masyarakat desa, Kades Bambang Hari juga berupaya mengganti semaunya (tanpa prosedur), orang-orang yang duduk di BPD, LMD maupun lembaga desa lainnya. Sementara itu Kepala Desa Wage Bambang Heri Sutiyono mengatakan bahwa pihaknya siap untuk diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan siap mundur jika memang terbukti bersalah. Dirinya mengakui salah dan telah membuat pernyataan di atas kertas karena saat mengambil kebijakan jarang melibatkan BPD dan LPMD. "Saya akui salah dan sudah meminta maaf melalui surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ujarnya.sg

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Awali Pertandingan dengan Hasil Sempurna, Persela Bungkam Persis Solo 2-0

Minggu, 13 Sep 2026 19:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Persela Lamongan mengawali kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil sempurna. Menjamu Persis Solo di Stadion…

Pemkot Mojokerto Buka Layanan Validasi Data bagi Warga Terdampak Perubahan Desil

Minggu, 13 Sep 2026 15:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Perubahan desil ekonomi menjadi keresahan banyak warga yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan P…

Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Kelurahan, Golkar Surabaya Targetkan 10 Kursi di Pemilu Mendatang

Minggu, 13 Sep 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus pengukuhan pengurus…

Angin Kencang, Operasional Paralayang Gunung Banyak Dihentikan Sementara

Minggu, 13 Sep 2026 15:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Menindaklanjuti fenomena angin kencang yang meningkat secara signifikan di sekitar area lepas landas (take-off) memaksa para pengelola…

Tradisi Unik Bersih Desa, Warga di Ngawi Gelar Saling Lempar ‘Perang Nasi’

Minggu, 13 Sep 2026 15:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Tradisi unik di Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saat rangkaian bersih desa atau sedekah bumi…

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Targetkan Pekerja Lokal Terserap Industrialisasi

Minggu, 13 Sep 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangakalan - Sebagai upaya memberikan peluang kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menargetkan,…