Di saat Ekonomi Susah dan APBD 2017 Defisit, Bupat

BUPATI SAMBARI BOROS!

Senin, 20 Nov 2017 00:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ini bisa menjadi potret kinerja Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati HM Qosim di periode kedua kepemimpinannya. Setelah menghabiskan dana APBD Gresik Rp 270 Miliar untuk Gelora Joko Samudro (GJS) yang belum beres, Sambari malah mengajak pelesiran puluhan pejabatnya ke Malaysia dengan dalih undangan komunitas TKI asal Gresik. Mereka berada di Negeri Jiran itu selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu (17-19/11/2017. Melihat ulah bupati itu, anggota DPRD Gresik geram dan mempersoalkannya. Apa yang dilakukan bupati dan puluhan pejabatnya sebagai bentuk pemborosan. Bahkan, wakil rakyat Gresik ini meragukan sumber dana keberangkatan ke Malaysia itu dari kantung pribadi pejabat bersangkutan. --------------- Informasi yang diperoleh wartawan Surabaya Pagi, Minggu (19/11) kemarin, Lawatan Bupati dan Wabup Gresik ke Malaysia melibatkan 119 rombongan. Mulai pejabat eselon II, III, IV, staf (ASN) hingga pejabat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Mereka diantaranya Sekda Kng. Djoko Sulistio Hadi, Kadispora Zairuddin, Kepala Pelaksana BPBD Abu Hasan, Kepala Disperta Agus Djoko Waluyo, Kadis Kominfo Budi Rahardjo, Kadis PUPR Bambang Isdianto, Kadinsos Sentot Supriyohadi, Kadis Prindag dan UKM Agus Budiono, Kadisbudpar Mighfar Syukur, Kadis PM PTSP Mulyanto, Kepala Inspektorat Hari Suryono dan puluhan pejabat eselon II. Lawatan Bupati dan pejabat Pemkab Gresik dinilai tidak etis, karena kondisi masyarakat dihadapkan dengan ekonomi yang susah. Sementara kondisi keuangan APBD 2017 juga terseok-seok. Masih ada hal penting yang jauh lebih mendesak mendapat perhatian ketimbang bepergian ke luar negeri. Alasan inilah, kenapa banyak kalangan termasuk anggota DPRD Gresik mempersoalkan keberangkatan orang nomor satu di Pemkab Gresik bersama puluhan pejabatnya. Mujid Riduan, misalnya. Wakil Ketua Komis I DPRD Gresik ini berjanji akan mencari tahu ikhwal sumber dana yang digunakan rombongan Bupati Sambari ini ke Negeri Jiran. Menurut politisi PDIP ini, sangat tidak masuk akal jika keberangkatan mereka ke Malaysia ini menggunakan dana pribadi, apa lagi patungan. Pasalnya, dia mengetahui persis karakter pejabat di Gresik, sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan perjalanan menggunakan dana urunan. Apalagi ke luar negeri. “Saya hafal betul karakter pejabat di Gresik ini, kalau diajak urunan, sangat sulit. Dan tidak akan ada yang mau. Makanya, kami akan menelusuri aliran dana yang mereka pakai lawatan secara massal ini,” janji Mujid Riduan saat dikonfirmasi, kemarin. Dia juga berjanji akan menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Gresik M Nadlif, selaku koordinator rombongan. Terutama untuk mengetahui sumber dana yang mereka gunakan dan lain-lain. Menariknya, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Gresik yang selama ini mendukung Bupati Sambari, kini malah mengkritik tajam. “Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atu APBD. Tapi, saya 100 persen tak yakin menggunakan dana pribadi,” tandas Wongso Negoro, anggota FPG. “Mengapa saya ragu pakai uang pribadi, karena rombongan banyak PNS staf, tak mungkin mereka mampu membayar minim Rp 5,5 juta,” lanjut dia. Kalau benar kepergian 119 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta.” Itu uang tak sedikit (untuk ukuran masyarakat Gresik, red), ” ungkap politisi Golkar asal Menganti ini. ” Saya tak yakin seorang staf manpu bayar. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M.Nadlif) saya dengar selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini,” cetusnya. Dia mengaku sangat menyayangkan kepergian Bupati bersama ratusan rombongan hanya sekadar gathering dan ketemu warga Bawean yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Sebab, saat ini kondisi keuangan Gresik(APBD) sangat memprihatinkan. Defisit PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat besar. ”Sehingga, banyak pengeprasan kegiatan di sana sini. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, sebab banyak kebutuhan masyarakat tak bisa kami penuhi karena terbentur anggaran,” tandas anggota Komisi I DPRD Gresik ini. Tidak Urgent Senada diungkapkan Nur Saidah, anggota DPRD Gresik dari Partai Gerindra. Ia mempertanyakan sejauh mana urgensinya Bupati Sambari Halim Radianto memboyong pejabatnya ke luar negeri. Sementara kondisi keuangan daerah, sangat kritis. Persoalan apakah uang digunakan memang hasil urunan atau dari APBD 2017, tentu sangat melukai hati rakyat. “Iya, melukai hati rakyat. Karena di saat keuangan kritis, justru memilih bepergian ke Malaysia. Padahal ada hal penting di daerah kita yang perlu mendapat penanganan serius. Jalan Harun Thohir, warga miskin dan sebagainya,” tandasnya. Nur Saidah menyayangkan, jika hanya alasan Bupati Sambari ke Malaysia bersama puluhan pejabatnya hanya memenuhi undangan temu kangen Tenaga Kerja Indonesia asal Gresik yang ada di Indonesia, tentu tak perlu harus boyongan. Sebab, berangkat ke luar negeri dengan membawa semua pejabat eselon II, III hingga sebagian camat, bukanlah biaya kecil. Bahkan termasuk kategori pemborosan. Jawaban Pemkab Kepala DPM PTSP Mulyanto, menjelaskan keberangkatan Bupati Gresik bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab Gresik ke Malaysia untuk memenuhi undangan dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Gresik yang ada di sana. “Bukan agenda yang diprogramkan, karena undangan mendadak. Selama di Malaysia, bupati akan melakukan sejumlah agenda kerja. Di antaranya, bertemu dan melakukan forum dialog dengan masyarakat Gresik yang menjadi TKI di sana,” terang Mulyanto. Mulyanto juga menepis jika kunjungan ke Malaysia kali menggunakan dana APBD. Rombongan yang ikut, patungan menggunakan dana pribadi. Kasubag Humas dan Dokumentasi Pemkab Gresik Su'udin juga mengungkapkan hal sama. Ia menyebutkan jika Bupati Sambari telah memprediksi keberangkatannya ke Malaysia ini akan menjadi gaduh. "Pak Bupati sudah memprediksi adanya kegaduhan ini, namun mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat TKI asal Gresik juga tidak diharapkan. Maka undangan komunitas TKI tetap direspons namun dengan banyak catatan," ujarnya. Undangan dari komunitas TKI Gresik di Malaysia akhirnya dihadiri. Beberapa pejabat diajak bupati dengan modal sendiri. "Saya juga diajak, tapi karena modal sendiri saya akhirnya tidak ikut. Saya tidak mampu," cetus pejabat yang bisa disapa Udin ini. Menurutnya, untuk berangkat ke Malaysia, pejabat bersangkutan harus merogoh kocek sedikitnya Rp 6 juta. n mis

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PC Fatayat Lamongan Gelar Pelatihan Kader Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Minggu, 19 Apr 2026 18:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Bertempat di Aula PC Fatayat NU Lt. 2 Lamongan, sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan kader pendamping korban kekerasan terhadap…

Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi BPC HIPMI Sidoarjo Bangun Sinergi Ekonomi Lokal

Minggu, 19 Apr 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, bersama Wakil Bupati Mimik Idayana dan jajaran Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) …

Anggota DPRD Sidoarjo Respon Cepat Ambruknya Plafon SDN Sidokepung 1 Buduran

Minggu, 19 Apr 2026 17:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Elok Suciati. SH anggota Komisi A DPRD Sidoarjo bergerak cepat merespons bencana ambruknya plafon gedung sekolah yang menimpah r…

Sukses Lakukan Transformasi Perbankan, Dirut Bank Jatim Raih Penghargaan dari PWI Jawa Timur

Minggu, 19 Apr 2026 15:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo sukses meraih penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Transformasi Perbankan Daerah dari…

Toko Barang Antik di Padmosusastro Surabaya Tetap Bertahan di Tengah Gempuran Modernitas

Minggu, 19 Apr 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Di tengah gempuran modernitas, Sederet toko barang antik di Jalan Padmosusastro, Surabaya, masih bertahan, meski sempat terdampak…

Pemkot Surabaya Fokuskan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Khususnya Jalan Menuju Tempat Wisata

Minggu, 19 Apr 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Selama periode Tahun 2026-2027, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur bakal memfokuskan sejumlah pembangunan infrastruktur…