Myanmar Dituduh Lakukan Politik Apartheid

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Amnesty membeberkan secara detail bentuk persekusi yang dilakukan militer Myanmar yang berujung pecahnya krisis di Rakhine 25 Agustus. Dalam kampanye yang didanai negara, Rakhine tempat Rohingya dimasukkan sebagai wilayah Ghetto, atau kawasan kumuh dengan orang-orang minoritas di dalamnya. NAYPYIDAW, M. Burhanudin. Myanmar dituduh menggunakan politik apartheid ketika menindas etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Temuan itu dipaparkan Amnesty Internasional, seperti dilansir kantor berita AFP via Arab News. Propaganda untuk mendiskreditkan Rohingya dimulai saat perdebatan Undang-undang Kewarganegaraan 1982. Di bawah junta militer, status kewarganegaraan Rohingya dihapus dari Myanmar. Myanmar mengenalnya sebagai "Bengalis", atau imigran ilegal asal Bangladesh. Negara kemudian membuat kartu identifikasi yang bertujuan untuk menyulitkan Rohingya mendapatkan haknya di Myanmar. Direktur Senior untuk Penelitian Amnesty Internasional, Anna Neistat, berujar, Myanmar juga menempatkan pria, perempuan, dan anak-anak Rohingya secara terpisah. Mereka kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi. "Negara Bagian Rakhine adalah tempat kejadian perkara. Kasus ini terjadi jauh sebelum eskalasi antara Myanmar dan Rohingya meningkat tiga bulan terakhir," kata Neistat. Sebelumnya pada pekan lalu (16/11), Lembaga Pengamat HAM memberikan temuan bahwa perempuan Rohingya setidaknya diperkosa oleh lima serdadu Myanmar. Korban terpaksa berjalan berhari-hari dengan menahan rasa sakit di organ kewanitaan mereka untuk mencapai Bangladesh. 02
Tag :

Berita Terbaru

Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

Minggu, 13 Sep 2026 13:40 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga laju inflasi, Pemerintah Kabupaten…

Hadapi Dampak El Nino, Pemkot Surabaya dan BMKG Perkuat Langkah Mitigasi

Hadapi Dampak El Nino, Pemkot Surabaya dan BMKG Perkuat Langkah Mitigasi

Minggu, 13 Sep 2026 13:19 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 13:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna menghadapi dampak fenomena El Nino, Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)…

Optimalkan PAD, Pemkab Tulungagung Kejar Kepastian PKS Wisata Pesisir

Optimalkan PAD, Pemkab Tulungagung Kejar Kepastian PKS Wisata Pesisir

Minggu, 13 Sep 2026 13:12 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 13:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap optimal, Pemerintah…

Pemkot Madiun Siap Dukung Program Penerapan NIK Sebagai Identitas Tunggal

Pemkot Madiun Siap Dukung Program Penerapan NIK Sebagai Identitas Tunggal

Minggu, 13 Sep 2026 12:33 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 12:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Setelah regulasi pemerintah pusat ditetapkan terkait penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Pemerintah…

Kembalikan Fungsi Trotoar, Dishub Tulungagung Tindak 120 Kendaraan Langgar Aturan Parkir

Kembalikan Fungsi Trotoar, Dishub Tulungagung Tindak 120 Kendaraan Langgar Aturan Parkir

Minggu, 13 Sep 2026 12:25 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 12:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Guna meningkatkan ketertiban lalu lintas sekaligus mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, Dinas Perhubungan…

TNBTS: Titik Api Kebakaran di Kawasan Bromo Meluas ke Wilayah Jemplang Malang

TNBTS: Titik Api Kebakaran di Kawasan Bromo Meluas ke Wilayah Jemplang Malang

Minggu, 13 Sep 2026 12:20 WIB

Minggu, 13 Sep 2026 12:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Masih memasuki musim kemarau, memicu kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo telah…