Aliran Kepercayaan di KTP, Ini Sikap MUI

Kamis, 18 Jan 2018 01:35 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikapnya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pencantuman penghayat kepercayaan di kolom agama kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI, Basri Bermanda, mengatakan MUI sangat menyesalkan putusan tersebut. Menurutnya, putusan MK itu melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam. “Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan,” tutur Basri di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Karena putusan MK sesuai konstitusi dan bersifat final, kata Basri, MUI mengusulkan agar penghayat kepercayaan diberikan e-KTP yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa adanya kolom agama. “Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah memiliki KTP, hendaknya tidak dilakukan perubahan dan penggantian sama sekali,” ujar Basri. MK telah mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP. Ketua MK, Arief Hidayat, mengatakan pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. "Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya dalam pembacaan putusannya 7 November 2017. Basri mengaku belum menyampaikan usulan MUI itu pada Kementerian Dalam Negeri maupun lembaga terkait. Ia juga menyatakan belum pernah mengadakan forum secara resmi dengan kelompok penghayat kepercayaan. Basri mengatakan, MUI akan menyampaikan usulan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat segera. “Teman-teman kita kan banyak juga yang anggota dewan,” ungkapnya. n tf

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Peternak Ayam Broiler, Sambat

Minggu, 14 Jun 2026 21:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Peternak ayam pedaging atau ayam broiler mengaku rugi hingga ratusan juta akibat harga ayam di kandang terjun bebas. Perhimpunan…

Kasih karuniah: 5 Roti dan 2 Ikan

Minggu, 14 Jun 2026 21:07 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya - Saya pernah renungkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang diberikan Tuhan ? Apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup…

Ketua DPRD Desak Pemkot Tutup Parkir JPC, Singgung Sengketa Lahan dan Izin Bermasalah ‎

Minggu, 14 Jun 2026 21:01 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mendesak Pemkot segera menutup lahan parkir milik PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr Soetomo. M…

Pemasok Motor Listrik BGN, Pernah di Periksa KPK

Minggu, 14 Jun 2026 21:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Tersangka baru ini…

Perempuan Iran Berkerudung Hitam Turun ke Jalanan

Minggu, 14 Jun 2026 20:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam video yang dibagikan kantor berita Fars, para perempuan Iran berkerudung hitam turun ke jalanan meneriakkan "matilah…

Dipicu Dana BOS , 326 Kepala sekolah di Sulsel, akan Mundur

Minggu, 14 Jun 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dipicu oleh temuan BPK atas dugaan kesalahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMAN di Sulsel,…