Bangladesh Data Pengungsi Rohingya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Surabayapagi.com Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal mengumumkan penyerahan daftar tersebut dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan mitranya Letnan Jenderal Kyaw Swe. DHAKA, M. Burhanudin. Pemerintah Bangladesh telah mendata sebanyak 8.032 pengungsi Rohingya, termasuk 1.673 keluarga untuk dikembalikan ke Myanmar. Pendataan ini menyusul rencana Pemerintah Myanmar yang ingin memulangkan para pengungsi ini ke negara mereka. "Pihak Myanmar telah menerima daftar tersebut, mereka telah merencanakan tiga tahap proses yaitu membawa mereka kembali (Rohingya), memastikan penghidupan mereka dan kemudian memberi mereka kewarganegaraan," ujarnya seperti dilansir dari laman kantor berita Anadolu. Kamal mengatakan sebanyak 1,1 juta orang Rohingya sekarang berada di Bangladesh. Pada Kamis (15/2) lalu, delegasi dari Myanmar tiba di Dhaka untuk melakukan pertemuan. Sedangkan pertemuan antara dua negara baru akan dilakukan di Myanmar pada 20 Februari untuk membahas kembalinya 6.000 pengungsi Rohingya yang masih terdampar di perbatasan antara kedua negara. Rohingya digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia. Mereka telah menghadapi ketakutan karena kekerasan sejak tahun 2012. Lebih dari 650.000 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Ketika tentara Myanmar melancarkan serangan kepada komunitas Muslim minoritas di sana. Sejak Agustus hingga September kurang lebih sudah ada 9.000 orang Rohingya yang terbunuh. Dalam sebuah laporan organisasi kemanusiaan yang diterbitkan pada 12 Desember 2017 mengatakan, bahwa 71,7 persen atau 6.700 kematian orang Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Mereka termasuk 730 anak di bawah usia 5 tahun. PBB telah memiliki bukti adanya perkosaan massal, pembunuhan termasuk bayi dan anak kecil, kekerasan dan penculikan yang dilakukan oleh tentara. Dalam sebuah laporan penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 02
Tag :

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…