Pemerintahan Junta Militer Thailand Minta Inggris Extradisi Eks PM Yingluck

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Pemerintahan junta militer Thailand meminta Inggris mengekstradisi mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang digulingkan melalui kudeta militer pada 2014 lalu."Pemerintah dengan ini meminta ekstradisi Yingluck Shinawatra, seorang warga negara Thailand, yang diyakini tinggal di Inggris," demikian isi surat dari Kedutaan Besar Thailand di London yang didapat AFP, Kamis (2/8).Yingluck melarikan diri pada Agustus 2017 setelah dituduh melanggar dan menyalahgunakan kebijakan beras nasional.Dia dijatuhi hukuman in absentia sebulan setelah mengasingkan diri ke luar negeri. Perempuan 51 tahun itu divonis lima tahun penjara karena dianggap gagal menyetop praktik korupsi dalam pelaksanaan kebijakan beras nasional tersebut.Setelah lari dari Thailand, Yingluck disebut pernah tinggal di Dubai dan kemudian London. Rumor beredar bahwa PM periode 2011-2014 itu tengah meminta suaka ke Inggris.Yingluck juga disebut pernah tertangkap kamera tengah berada di Jepang, Singapura, dan China. Foto-fotonya sempat muncul di media sosial dan pemberitaan media lokal ketiga negara.Pheu Thai, partai yang pernah dipimpin oleh Yingluck, mengatakan permintaan ekstradisi tersebut dikeluarkan pemerintah Thailand pada 5 Juli lalu.Anggota senior Pheu Thai, Chaikasem Nititsiri, yakin bahwa permintaan itu tidak akan digubris Inggris karena tuduhan yang menjerat Yingluck bersifat politik."Kasus ini jelas politis sejak awal," ucapnya.Sementara itu, Inggris, yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Thailand, hingga kini belum menanggapi status imigrasi maupun keberadaan Yingluck di negara itu.Keluarga Shinawatra yang terkenal kaya raya sangat populer di kalangan warga pedesaan dan pedalaman Thailand. Visi dan misi meningkatkan kesejahteraan warga membantu keluarga itu mendominasi pemerintahan selama satu dekade terakhir.Meski begitu, Shinawatra kerap dicap sebagai oportunis yang korup oleh para elite militer yang pada akhirnya mampu menyingkirkan dominasi keluarga itu melalui protes dan kudeta.
Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…