Rekening Dana BOS juga Diblokir Pemkot

Jumat, 12 Okt 2018 08:03 WIB

Belum tuntas soal gaji ke-13 PNS Pemkot Surabaya, masalah baru kembali muncul. Laporan yang masuk ke Komisi D DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya juga memblokir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini diungkapkan Laila Mufidah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, setelah mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Sekolah di Surabaya. “Seminggu yang lalu ada Sekolahan yang mau ambil (dana BOS) ke Bank Jatim, ternyata diblokir. Ini laporan dari Kepsek di daerah Mulyorejo dan Tenggilis,” ucap Laila Mufidah, Kamis (11/10) kemarin. Dia mengatakan jumlah rekening yang diblokir ternyata mencapai ratusan rekening. Keterangan ini didapat saat dirinya berusaha minta penjelasan langsung dari salahsatu staf Dispendik Surabaya bernama Agnes. “Kenapa diblokir, alasannya ijin operasioanal sudah mati. Tapi beberapa Kepsek yang lapor ke saya, ijinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPn dan PPh nya diselesaikan. Setelah saya desak terus, belakangan beralasan lagi kalau dana BOS-nya telat,” keluhnya. Menurut politisi asal Fraksi PKB ini, laporan ke website milik Kemendikbud sudah dilakukan, setelah membuat laporan ke Dispendik. “Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasuk soal pajak, bukan hanya untuk Triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak tahun 2017,” terangnya. “Kenapa kok Dispendik Surabaya nggak ngasih penjelasan ini lewat sosialisasi sebelumnya ke setiap sekolah kalau memang ada pemblokiran, sehingga mereka nggak bolak balik ke bank. Alasan pemblokiran pun tidak disampaikan di awal,” tambahnya. Laila mengatakan bahwa kejadian yang menimpa sekolah ini mengagetkan sekaligus menjadi keprihatian seluruh anggota DPRD di komisi yang membidangi Kesra dan Pendidikan. “Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah, teman-teman mengakui salah, tapi kalau diblokir kan sekolah tidak bisa bergerak, karena itu yang BOS untuk bulan Juli sampai dengan September,” tandasnya. Laila berharap Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap Sekolah, yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa. “Kepala Sekolah sudah muter untuk nalangi, daerah lain di Jatim tidak ada yang melakukan seperti itu. Sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok malah tambah ditahan, Bopda juga ngadat,” pungkasnya. n alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sparta Pena FC Tak Terkalahkan, Wiwit : Target Kami Juara Turnamen

Rabu, 10 Jun 2026 21:59 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sparta Pena FC melaju ke babak perempat final Turnamen Mini Soccer Kapolres Madiun Cup 2026 dengan status juara Grup D. Kepastian i…

Bahana Bersahaja Hadir di Bangunsari, Bupati Hari Wur Pastikan Layanan Publik Menjangkau Warga

Rabu, 10 Jun 2026 21:16 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera) pada 9–1…

PDIP Minta Pemerintah tak Umumkan Kebijakan Prematur

Rabu, 10 Jun 2026 21:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - PDIP Minta pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah …

Prabowo, Minta Pengelola RSUD Jangan Korupsi

Rabu, 10 Jun 2026 21:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Prabowo berpesan agar rumah sakit dikelola dengan baik dan memprioritaskan pelayanan masyarakat. "Rakyat masyarakat harus…

Pertamax Naik, Kemenperin Mikir Sektor Manufaktur

Rabu, 10 Jun 2026 20:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal mengkaji dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax terhadap sektor manufaktur.…

Pertamax Naik, Subsidi BBM Meningkat

Rabu, 10 Jun 2026 20:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax bisa membuat…