Rekening Dana BOS juga Diblokir Pemkot

Jumat, 12 Okt 2018 08:03 WIB

Belum tuntas soal gaji ke-13 PNS Pemkot Surabaya, masalah baru kembali muncul. Laporan yang masuk ke Komisi D DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya juga memblokir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini diungkapkan Laila Mufidah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, setelah mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Sekolah di Surabaya. “Seminggu yang lalu ada Sekolahan yang mau ambil (dana BOS) ke Bank Jatim, ternyata diblokir. Ini laporan dari Kepsek di daerah Mulyorejo dan Tenggilis,” ucap Laila Mufidah, Kamis (11/10) kemarin. Dia mengatakan jumlah rekening yang diblokir ternyata mencapai ratusan rekening. Keterangan ini didapat saat dirinya berusaha minta penjelasan langsung dari salahsatu staf Dispendik Surabaya bernama Agnes. “Kenapa diblokir, alasannya ijin operasioanal sudah mati. Tapi beberapa Kepsek yang lapor ke saya, ijinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPn dan PPh nya diselesaikan. Setelah saya desak terus, belakangan beralasan lagi kalau dana BOS-nya telat,” keluhnya. Menurut politisi asal Fraksi PKB ini, laporan ke website milik Kemendikbud sudah dilakukan, setelah membuat laporan ke Dispendik. “Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasuk soal pajak, bukan hanya untuk Triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak tahun 2017,” terangnya. “Kenapa kok Dispendik Surabaya nggak ngasih penjelasan ini lewat sosialisasi sebelumnya ke setiap sekolah kalau memang ada pemblokiran, sehingga mereka nggak bolak balik ke bank. Alasan pemblokiran pun tidak disampaikan di awal,” tambahnya. Laila mengatakan bahwa kejadian yang menimpa sekolah ini mengagetkan sekaligus menjadi keprihatian seluruh anggota DPRD di komisi yang membidangi Kesra dan Pendidikan. “Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah, teman-teman mengakui salah, tapi kalau diblokir kan sekolah tidak bisa bergerak, karena itu yang BOS untuk bulan Juli sampai dengan September,” tandasnya. Laila berharap Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap Sekolah, yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa. “Kepala Sekolah sudah muter untuk nalangi, daerah lain di Jatim tidak ada yang melakukan seperti itu. Sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok malah tambah ditahan, Bopda juga ngadat,” pungkasnya. n alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Pengembangan SITS, Pemkot Surabaya Komitmen Perkuat Transformasi Digital

Jumat, 08 Mei 2026 11:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna mewujudkan Surabaya sebagai smart city yang mengedepankan pelayanan cepat, aman, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat,…

Viral! Penemuan Candi di Situs Adan-Adan di Kediri Lebih Besar dari Borobudur

Jumat, 08 Mei 2026 11:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Baru-baru ini beredar viral di media sosial (medsos) terkait sebuah video dengan narasi penemuan candi besar di Situs Adan-Adan,…

Dengan Presisi Untuk Negeri, Polres Blitar Kota bersama Masyarakat Bangun Jembatan Merah Putih

Jumat, 08 Mei 2026 11:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang menghubungkan Desa Ringinanom dan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten…

Terus Perangi Narkoba, KAI Daop 7 Madiun Gelar Webinar dan Tes Urine Mendadak

Jumat, 08 Mei 2026 11:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta…

PII Gresik Dorong Muswil PII Jatim 2026 Perkuat Peran Insinyur dalam Hilirisasi Nasional

Jumat, 08 Mei 2026 11:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Ketua PII Cabang Gresik, Awang Djohan Bachtiar, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah PII Jawa Timur…

Berdirinya KDKMP, Situbondo Optimis Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 08 Mei 2026 11:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Menindaklanjuti seiring berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan salah satu program prioritas…