Pengadaan PPPK, Terbentur Anggaran

Senin, 25 Feb 2019 09:30 WIB

Solechan Arif Wartawan Surabaya Pagi Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama (PPPK). Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terkendala anggaran dalam pengadaan PPPK. Sesuai PP tersebut, usulan pengadaan PPPK bisa dilakukan oleh masing-masing kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tujuannya, sebagaimana semangat PP itu, untuk mengisi kekurangan pegawai di instansi pemerintahan dengan tenaga-tenaga yang kompeten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019, deadline penyelenggaraan pendaftaran PPPK ini dilakukan pada awal Maret. Tetapi sampai sekarang, Pemprov Jatim belum bisa mengusulkan pengadaan PPPK. Anom Surahno Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaku masih belum bisa memastikan kapan Pemprov Jatim akan mengusulkan PPPK sesuai kebutuhan pegawai Pemprov Jatim. Selain mengukur kebutuhan, dia mengaku masih mengkaji kekuatan anggaran pengadaan. "Kami masih proses, memang ada, (kami akan,red) menyelenggarakan PPPK. Tapi tidak bisa langsung masuk serta merta. Dilihat dahulu anggarannya," ujar Anom. Alasannya, anggaran rekrutmen dan gaji PPPK akan menjadi beban pemerintah daerah. "Kemampuan fiskal APBD belum semua daerah sama," katanya. Perlu diketahui, nantinya gaji PPPK akan disetarakan dengan gaji PNS. Yakni antara Rp2,4 juta sampai Rp2,7 juta. Inilah yang menjadi salah satu beban yang harus ditanggung oleh Pemprov Jatim. Padahal, kata Anom, anggarannya belum tersedia. Kepala BKD Pemprov Jatim ini mengatakan, anggaran untuk pengadaan PPPK ini tidak tertuang dalam APBD 2019. Sementara, penganggaran menggunakan e-planning dan e-budgeting sangat terbatas bila harus menambal kebutuhan pengadaan PPPK ini di APBD. "Kalaupun mau dimasukkan baru bisa disisipkan pada perubahan APBD. Susulannya sulit, masih belum dibahas bersama DPRD Jatim. Harus dipastikan, apa mungkin lewat P-APBD penyesuaian (dahulu) atau harus menunggu," ujarnya. Bila dalam waktu dekat Pemprov Jatim bisa mengusulkan PPPK, kata Anom, Pemprov akan memprioritaskan perekrutan PPPK dari tenaga honorer K2 yang jumlahnya mencapai 782 orang. Dari jumlah itu, 780 orang merupakan guru SMA/SMK dan dua lainnya penyuluh pertanian.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Peternak Ayam Broiler, Sambat

Minggu, 14 Jun 2026 21:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Peternak ayam pedaging atau ayam broiler mengaku rugi hingga ratusan juta akibat harga ayam di kandang terjun bebas. Perhimpunan…

Kasih karuniah: 5 Roti dan 2 Ikan

Minggu, 14 Jun 2026 21:07 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya - Saya pernah renungkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang diberikan Tuhan ? Apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup…

Ketua DPRD Desak Pemkot Tutup Parkir JPC, Singgung Sengketa Lahan dan Izin Bermasalah ‎

Minggu, 14 Jun 2026 21:01 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mendesak Pemkot segera menutup lahan parkir milik PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr Soetomo. M…

Pemasok Motor Listrik BGN, Pernah di Periksa KPK

Minggu, 14 Jun 2026 21:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Tersangka baru ini…

Perempuan Iran Berkerudung Hitam Turun ke Jalanan

Minggu, 14 Jun 2026 20:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam video yang dibagikan kantor berita Fars, para perempuan Iran berkerudung hitam turun ke jalanan meneriakkan "matilah…

Dipicu Dana BOS , 326 Kepala sekolah di Sulsel, akan Mundur

Minggu, 14 Jun 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dipicu oleh temuan BPK atas dugaan kesalahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMAN di Sulsel,…