Menolak Serahkan Status Sebagai Negara Berkembang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - China menolak untuk menyerahkan perlakuan khusus yang selama ini dinikmati dalam statusnya sebagai negara berkembang di WTO. China memang masih dikategorikan sebagai negara berkembang di lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut, yang memberi negara itu perlakuan khusus dan berbeda. Hal ini memungkinkan China untuk memberikan subsidi pada industri pertanian dan menetapkan hambatan impor yang lebih tinggi dibanding negara maju. Di sisi lain, Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa terlalu banyak anggota WTO yang mendefinisikan diri mereka sebagai negara-negara berkembang untuk mengambil keuntungan dari persyaratan status yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlakuan khusus. Presiden AS Donald Trump sendiri kerap mencerca organisasi tersebut. Namun, negara-negara seperti China dan India bersikeras bahwa perlakuan istimewa adalah landasan penting dari sistem perdagangan global. Meskipun menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan pengekspor terbesarnya, Beijing terus menyebut dirinya sebagai negara berkembang terbesar di dunia. Juru bicara Kementerian Perdagangan China Gao Feng mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankan posisinya, bahkan ketika Brasil telah setuju untuk melepaskan status negara berkembang sebagai imbalan atas dukungan AS untuk bergabung dengan OECD. “Posisi China dalam reformasi WTO sangat jelas. Tiongkok adalah negara berkembang terbesar di dunia,” kata Gao. “Kami tidak menghindar dari tanggung jawab internasional kami dan bersedia memikul kewajiban dalam WTO yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan pengembangan ekonomi kami sendiri," lanjutnya. AS mengklaim bahwa peraturan WTO saat ini terlalu jauh dan memungkinkan China untuk mensubsidi industrinya, mendukung perusahaan milik negara dan mendiskriminasi investor asing. Persyaratan tersebut diklaim Washington telah berkontribusi dalam menumbuhkan masalah seperti pemindahan paksa teknologi dan pencurian kekayaan intelektual.
Tag :

Berita Terbaru

Karyawan Koperasi di Gresik Dikeroyok Rekan Kerja, Diduga Terkait Tuduhan Kebocoran Data Nasabah

Karyawan Koperasi di Gresik Dikeroyok Rekan Kerja, Diduga Terkait Tuduhan Kebocoran Data Nasabah

Rabu, 22 Apr 2026 12:05 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Seorang karyawan koperasi berinisial F menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh kepala cabang bersama dua rekan k…

Stok LPG 12 Kg di Kota Malang Langka, Harga Tembus Rp218.500 per Tabung

Stok LPG 12 Kg di Kota Malang Langka, Harga Tembus Rp218.500 per Tabung

Rabu, 22 Apr 2026 12:00 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:00 WIB

SURABAYAPAGI.com,  Malang - Beberapa minggu-minggu ini pasca langka nya tabung gas LPG melon 3 Kilogram (Kg), kini stok untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg juga …

Hari Kartini 2026, PLN UID Jatim Gelar Edukasi Listrik dan Program Pemberdayaan Perempuan

Hari Kartini 2026, PLN UID Jatim Gelar Edukasi Listrik dan Program Pemberdayaan Perempuan

Rabu, 22 Apr 2026 11:58 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 dimanfaatkan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur sebagai momentum untuk memperkuat…

Dinkes Blitar Terus Galakkan Edukasi, Tren Angka Kematian Ibu-Anak Turun

Dinkes Blitar Terus Galakkan Edukasi, Tren Angka Kematian Ibu-Anak Turun

Rabu, 22 Apr 2026 11:48 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terus menggalakkan edukasi untuk memperhatikan …

Dongkrak Program Vorsa UMKM, Pemkab Situbondo Anggarkan Rp3 Miliar

Dongkrak Program Vorsa UMKM, Pemkab Situbondo Anggarkan Rp3 Miliar

Rabu, 22 Apr 2026 11:31 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai satu upaya meningkatkan dan mendongkrak pengembangan bagi pelaku UMKM setempat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo…

Ringankan Beban Warga, Pemkab Banyuwagi Gratiskan PBB ke Ribuan Warga Kategori Miskin

Ringankan Beban Warga, Pemkab Banyuwagi Gratiskan PBB ke Ribuan Warga Kategori Miskin

Rabu, 22 Apr 2026 11:17 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Dalam rangka menekan dan mengurangi beban warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 2026 ini…