Wapres Beri Penerangan Persetujuan Kenaikan Iuran BPJS, Akankah Hal Ini Ben

Senin, 05 Agu 2019 17:37 WIB

SURABAYAPAGI.com - Desifit keuangan BPJS Kesehatan menimbulkan desakan dari berbagai pihak untuk menaikkaniuran. Besaran defisit diperkirakan berjumlah Rp28 triliun hingga akhir tahun nanti. Tak hanaya kenaikan iuran, BPJS butuh infusan modal. Rencana kenaikan iuran tersebut ternyata belum ada kejelasan meski beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberi penerangan untuk penerapan kenaikan iuran tersebut. Sebagai jalan untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp 28 triliun. Meski demikian, Kementerian Kesehatan belum menaikkan besaran iuran tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek epada wartawan ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019). "Belum, belum," katanya. Menurut Nila, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunggu Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Itu menteri keuangan, bukan kami. Di Kemenkes gak bisa (naikkan), kami hanya bisa mengatur dan memperbaiki," ujar Nila. Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek pun tak bisa banyak bicara menanggapi isu kenaikan iuran yang diharapkan menjadi solusi bagi sistem keuangan BPJS meski dinilai memberatkan masyarakat. Menurutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan juga perlu didiskusikan dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang sampai saat ini masih bersifat wacana. "Saya nggak bisa ngomong karena yang memutuskan menkeu dan ini masih dalam diskusi," sebutnya. Nila menyarankan untuk masyarakat tetap bersabar menunggu keputusan realisasi kenaikan iuran karena pemerintah masih menimbang baik dan buruk implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat, institusi BPJS Kesehatan dan beberapa bidang terkait. "Dilihat, kalau dinaikkan dampaknya seperti apa dan kalau tidak seperti apa. Jadi sabar, sabar, tunggu dulu," pungkas Nila. Terkait rencana kenaikan iuran, Wapres mengatakan pemerintah sudah setuju untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun kenaikan ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. "Berapa naiknya itu akan dibahas oleh tim teknis, dan akan dilaporkan pada rapat berikutnya, Tetapi prinsipnya naikkan iuran," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/7/2019).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Hilirisasi Produk Olahan Melon, Pemkab Madiun Dorong Industri Kecil

Selasa, 21 Apr 2026 14:47 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Pemerintah Kabupaten Madiun mulai mendorong hilirisasi Melon sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang…

Ratusan Calon Jemaah Kloter 1 dan 2 Tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya

Selasa, 21 Apr 2026 14:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pada Selasa (21/04/2026), sebanyak 760 calon jemaah haji (CHJ) kloter pertama dan kedua tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya…

Stok Mulai Langka, Harga Minyakita di Surabaya Tembus Rp20 Ribu per Kemasan

Selasa, 21 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Harga minyak goreng merk Minyakita mengalami lonjakan harga yang signifikan di beberapa daerah, salah satunya di Kota Surabaya…

Prioritaskan Fungsi Pedestrian, Pemkot Surabaya Bongkar Fasad Eks Toko Nam

Selasa, 21 Apr 2026 14:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menata ruang publik dengan memprioritaskan fungsi pedestrian,…

Jaga Stabilitas Pangan, TPID Kota Madiun Perkuat Langkah Pengendalian Harga

Selasa, 21 Apr 2026 13:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun terus memperkuat langkah pengendalian…

Resahkan Rusak Ekosistem, DLH Surabaya Tegaskan Populasi Ikan Sapu-sapu Masih Terkendali

Selasa, 21 Apr 2026 13:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menyikapi viralnya kemunculan banyak populasi ikan sapu-sapu di berbagai daerah, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui…