JIIPE Tuding Pemkab Hambat Perijinan KEK

Jumat, 24 Jan 2020 18:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Komisaris PT AKR Victor Edison Simanjuntak menduga ada pihak yang menghambat proses perijinan JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). AKR Corp adalah pemilik 60 persen saham JIIPE (Java Integrated Industries Port East), berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik. Meski tidak secara eksplisit menuding Pemkab Gresik sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kendala perijinan, namun mantan direktur kriminal khusus Mabes Polri tersebut membandingkan kemudahan ijin KEK dengan daerah lain. "Di Kendal hanya 3 minggu diajukan, ijin KEKnya sudah keluar," ungkap Victor pada acara konferensi pers di kompleks JIIPE, Jumat (24/1). Victor mengaku heran dengan lamanya proses turunnya rekomendasi dari Bupati Gresik untuk menjadikan JIIPE sebagai KEK. Sementara di Banten dan Jawa Tengah begitu mudahnya ijin KEK diterbitkan. "Permohonan perijinan KEK untuk JIIPE sudah kami ajukan setahun yang lalu tapi hingga kini belum juga dikeluarkan," ungkap mantan jenderal polisi bintang satu tersebut. Menurut Victor, jika mengacu pada kebijakan Presiden Jokowi mengenai pelayanan kemudahan terhadap masuknya investasi, mestinya perijinan KEK untuk JIIPE dipermudah. Pasalnya, JIIPE adalah salah satu kawasan andalan masuknya investasi besar ke Indonesia. "Ribetnya perijinan memang kerap menjadi hambatan masuknya investasi ke negeri kita," imbuh Victor Simanjuntak. Sementara Pemkab Gresik melalui Kepala Inspektorat Edi Hadi Siswoyo membantah bila pihaknya menghambat keluarnya rekomendasi perijinan KEK untuk JIIPE. Edi mengakui bila manajemen JIIPE sudah mengajukan permintaan rekomendasi bupati sejak setahun lalu. Namun rekomendasi yang diminta belum turun karena ada sembilan dokumen persyaratan yang belum dipenuhi pihak JIIPE. Sembilan dokumen tersebut merupakan kewajiban pihak pemohon untuk dipenuhi sesuai isyarat pasal 12 ayat (2) Pepraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. "Bagaimana mungkin dikeluarkan rekomendasi ijin jika persyaratan belum dipenuhi oleh pemohon, dalam hal ini pihak JIIPE," kata Edi. Cuma yang agak janggal dari respons pemkab terhadap permintaan rekomendasi KEK ini adalah pembentukan tim KEK yang baru dibentuk pada 31 Desember lalu, padahal permohonan dari JIIPE sudah setahun lalu. did

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PC Fatayat Lamongan Gelar Pelatihan Kader Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Minggu, 19 Apr 2026 18:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Bertempat di Aula PC Fatayat NU Lt. 2 Lamongan, sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan kader pendamping korban kekerasan terhadap…

Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi BPC HIPMI Sidoarjo Bangun Sinergi Ekonomi Lokal

Minggu, 19 Apr 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, bersama Wakil Bupati Mimik Idayana dan jajaran Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) …

Anggota DPRD Sidoarjo Respon Cepat Ambruknya Plafon SDN Sidokepung 1 Buduran

Minggu, 19 Apr 2026 17:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Elok Suciati. SH anggota Komisi A DPRD Sidoarjo bergerak cepat merespons bencana ambruknya plafon gedung sekolah yang menimpah r…

Sukses Lakukan Transformasi Perbankan, Dirut Bank Jatim Raih Penghargaan dari PWI Jawa Timur

Minggu, 19 Apr 2026 15:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo sukses meraih penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Transformasi Perbankan Daerah dari…

Toko Barang Antik di Padmosusastro Surabaya Tetap Bertahan di Tengah Gempuran Modernitas

Minggu, 19 Apr 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Di tengah gempuran modernitas, Sederet toko barang antik di Jalan Padmosusastro, Surabaya, masih bertahan, meski sempat terdampak…

Pemkot Surabaya Fokuskan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Khususnya Jalan Menuju Tempat Wisata

Minggu, 19 Apr 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Selama periode Tahun 2026-2027, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur bakal memfokuskan sejumlah pembangunan infrastruktur…