Pemerintah Bebaskan PPN Buku Pelajaran Dan Kitab Suci

Senin, 27 Jan 2020 19:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah diberikan pemerintah ini bertujuan agar harga untuk buku pelajaran, kitab suci dan buku agama lebih terjangkau oleh masyarakat. "Bahwa untuk lebih meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku dan kitab suci dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat, perlu mengatur ketentuan yang memberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/ atau penyerahannya," ujar Sri Mulyani dalam pertimbangan terbitnya PMK 5/2020, Senin (27/1). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Beleid yang diteken Sri Mulyani pada 10 Januari 2020 itu mencabut PMK 122/PMK.011/2013. Tak hanya itu, penerbitan beleid juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, buku pelajaran maupun kitab suci yang dibebaskan PPN tidak hanya berupa cetakan berjilid tetapi juga publikasi elektronik. Dalam Pasal 3 (1) PMK5/2020, buku pelajaran umum yang mendapatkan pembebasan PPN adalah buku pendidikan yang sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Buku umum yang mengandung unsur pendidikan harus memenuhi lima persyaratan.Pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.Kedua, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan. Ketiga, tidak mengandung unsur pornografi.Keempat, tidak mengandung unsur kekerasan. Kelima, tidak mengandung ujaran kebencian. Sementara, kitab suci yang mendapatkan pembebasan PPN adalah kitab suci, termasuk tafsir dan terjemahannya untuk agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha. Pembebasan PPN juga diberikan untuk kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang mengurusi bidang agama dan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud. Ketentuan pembebasan PPN berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 10 Januari 2020.JK01

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dua Kombes Nyamar Ojek Online, Buru Mafia Sabu

Rabu, 22 Apr 2026 23:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah melakukan pemeriksaan X-ray terhadap paket tersebut dan ternyata benar paket t…

Purbaya, tak Mau Pemerintah Dianggap tak Lakukan apapun Dorong Pertumbuhan

Rabu, 22 Apr 2026 22:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Menkeu Purbaya mengaku tidak suka jika ada yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di kisaran 5%. Menurutnya, pernyataan …

Wamendikdasmen Tinjau TKA Jenjang SD di Surabaya, Pemkot Pastikan Pelaksanaan Berjalan Optimal

Rabu, 22 Apr 2026 22:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) turut memastikan kelancaran pelaksanaan Tes Kompetensi A…

Polisi selidiki laporan hilangnya pakaian tampil Madonna di Coachella

Rabu, 22 Apr 2026 22:41 WIB

SURABAYAPAGI.com – Departemen Kepolisian Indio di California, AS, menyelidiki laporan hilangnya dua tas berisi set pakaian dan perhiasan dari arsip lama milik M…

Prediksi Chaos JK, Antara Peringatan konstruktif dan Provokasi

Rabu, 22 Apr 2026 22:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Pernyataan JK mengenai potensi situasi "chaos" pada periode Juli-Agustus 2026, hingga Rabu (22/4) masih menjadi perhatian pakar . K…

Pentingnya Karakter dan Mental Health bagi Generasi Muda

Rabu, 22 Apr 2026 21:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – "No results can define me, no failure can erase me, and no expectations can define who I am." Prinsip hidup mendalam ini menjadi p…