Bahas Realokasi Anggaran Pilkada, Bawaslu Pastikan Pengawas Kenakan APD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bawaslu bersama Bupati Blitar dan Sekda serta OPD saat Teleconpers dengan Mendagri pada Sabtu (6/6).SP/Les
Bawaslu bersama Bupati Blitar dan Sekda serta OPD saat Teleconpers dengan Mendagri pada Sabtu (6/6).SP/Les

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar – Ditengah pandemi covid-19, Bawaslu Kabupaten Blitar memastikan, nantinya seluruh pengawas pemilihan di jajarannya akan dilengkapi dengan alat perlindungan diri (APD) selama bertugas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, sesuai hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Blitar, pihaknya memastikan seluruh pengawas pemilihan tidak hanya dilengkapi APD namun juga mengikuti rapid test. Sehingga ini menjadi langkah dari pengawas pemilihan untuk memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid 19.

"Masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, multivitamin, serta rapid test covid 19 bagi seluruh pengawas di berbagai tingkatan akan di-handle Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinkes,” kata Hakam, Jumat (12/6).

Mantan Wartawan ini menambahkan, Pilkada 2020 digelar sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Oleh sebab itu dari segi jumlah jajaran pengawas juga terdampak. Pasalnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga bertambah karena mematuhi aturan maksimal 500 pemilih per TPS.

“Untuk itu di Kabupaten Blitar ada penambahan 200 TPS. Dari 2078 TPS akan menjadi 2.278 TPS. Jumlah Pengawas TPS (PTPS) otomatis ikut bertambah. Karena setiap TPS ada satu PTPS,” ungkap Hakam.

Mengenai teknis perekrutan PTPS, lanjut Hakam, akan dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan. Namun, sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Blitar menunggu surat resmi dari Bawaslu RI dan Provinsi untuk pengaktifan lembaga ad hoc pengawas pemilihan di tingkat kecamatan dan desa.

Jumlah pengawas pemilihan ad hoc di Kabupaten Blitar 2.592, yang terdiri dari Panwas Kecamatan sejumlah 66, pengawas kelurahan/ desa ada 248, dan PTPS ada 2.278.Les

 

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…