Bahas Realokasi Anggaran Pilkada, Bawaslu Pastikan Pengawas Kenakan APD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bawaslu bersama Bupati Blitar dan Sekda serta OPD saat Teleconpers dengan Mendagri pada Sabtu (6/6).SP/Les
Bawaslu bersama Bupati Blitar dan Sekda serta OPD saat Teleconpers dengan Mendagri pada Sabtu (6/6).SP/Les

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar – Ditengah pandemi covid-19, Bawaslu Kabupaten Blitar memastikan, nantinya seluruh pengawas pemilihan di jajarannya akan dilengkapi dengan alat perlindungan diri (APD) selama bertugas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, sesuai hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Blitar, pihaknya memastikan seluruh pengawas pemilihan tidak hanya dilengkapi APD namun juga mengikuti rapid test. Sehingga ini menjadi langkah dari pengawas pemilihan untuk memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid 19.

"Masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, multivitamin, serta rapid test covid 19 bagi seluruh pengawas di berbagai tingkatan akan di-handle Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinkes,” kata Hakam, Jumat (12/6).

Mantan Wartawan ini menambahkan, Pilkada 2020 digelar sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Oleh sebab itu dari segi jumlah jajaran pengawas juga terdampak. Pasalnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga bertambah karena mematuhi aturan maksimal 500 pemilih per TPS.

“Untuk itu di Kabupaten Blitar ada penambahan 200 TPS. Dari 2078 TPS akan menjadi 2.278 TPS. Jumlah Pengawas TPS (PTPS) otomatis ikut bertambah. Karena setiap TPS ada satu PTPS,” ungkap Hakam.

Mengenai teknis perekrutan PTPS, lanjut Hakam, akan dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan. Namun, sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Blitar menunggu surat resmi dari Bawaslu RI dan Provinsi untuk pengaktifan lembaga ad hoc pengawas pemilihan di tingkat kecamatan dan desa.

Jumlah pengawas pemilihan ad hoc di Kabupaten Blitar 2.592, yang terdiri dari Panwas Kecamatan sejumlah 66, pengawas kelurahan/ desa ada 248, dan PTPS ada 2.278.Les

 

Berita Terbaru

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…