SurabayaPagi, Surabaya – Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai penerapan pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan peran partai politik sebagai institusi utama dalam rekrutmen kepemimpinan daerah.
Menurut Surokim, selama pilkada langsung diterapkan, partai politik kerap terjebak pada pragmatisme elektoral, sehingga kaderisasi internal terpinggirkan.
“Dalam pilkada tidak langsung, partai politik menjadi pintu utama pencalonan. Ini membuat kaderisasi kembali penting, karena tidak ada jalur instan selain melalui partai,” ujar Surokim dalam diskusi bertajuk “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pilkada langsung sering mendorong partai memilih calon berdasarkan kekuatan modal dan popularitas, bukan rekam jejak atau kapasitas kader. Kondisi tersebut menyebabkan kader yang tumbuh melalui proses panjang justru tersisih.
“Partai sering terpaksa memilih calon yang punya modal besar karena biaya pilkada langsung sangat mahal. Dalam pilkada tidak langsung, tekanan biaya itu jauh berkurang,” katanya.
Dengan berkurangnya biaya politik, lanjut Surokim, partai memiliki ruang lebih luas untuk mengedepankan kompetensi, loyalitas, dan rekam jejak kader, bukan sekadar kemampuan finansial. Hal ini dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi internal partai.
“Kalau biaya politiknya lebih rendah, kader-kader partai yang bekerja lama dan memahami ideologi partai punya peluang lebih besar untuk maju,” ucapnya.
Senada, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai pilkada tidak langsung berpotensi memperbaiki relasi antara partai dan kader.
Selama ini, pilkada langsung dinilai membuat partai kehilangan kendali atas proses kaderisasi.
“Pilkada langsung sering menjadikan partai hanya sebagai kendaraan elektoral. Kandidat datang membawa modal, lalu partai sekadar menjadi stempel formal,” ujar Mubarok.
Ia menambahkan, pilkada tidak langsung mendorong partai untuk lebih serius menyiapkan kader sejak dini. Proses pengkaderan menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas organisasi.
“Ketika pencalonan ditentukan melalui mekanisme internal partai dan DPRD, partai mau tidak mau harus menyiapkan kader yang benar-benar siap memimpin,” katanya.
Meski demikian, Mubarok mengingatkan bahwa penguatan kaderisasi hanya akan berjalan optimal jika disertai demokratisasi internal partai. Tanpa itu, pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan praktik oligarki.
“Kuncinya ada pada tata kelola internal partai. Jika partainya demokratis, kaderisasi akan berjalan sehat,” pungkasnya. Byb
Editor : Redaksi
