SURABAYAPAGI, Surabaya - Bawaslu se-Jatim meluncurkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik, peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar secara daring.
Fritz menyampaikan apresiasi dan bangga terhadap peluncuran PPID Bawaslu se-Jawa Timur.“Untuk sampai pada peluncuran ini, harus dipastikan ketersediaan pejabat yang akan mengelola dan melayani informasi, website layanan PPID yang terpisah dengan website utama, ada daftar informasi publik, dan ketersediaan layanan yang diberikan.” ujar Fritz
Fritz menuturkan semua indikator itu sudah dipenuhi oleh Bawaslu se-Jawa Timur. Pejabatnya sudah ada, website PPID dan isi daftar informasi publik juga telah tersedia. Saatnya kita menerapkan dan melaksanakan tugas dari PPID
Fritz yang tampak berada di Papua tersebut menitipkan pesan agar Bawaslu se-Jawa Timur bisa membedakan antara setiap jenis permohonan informasi.“Saya titip pesan, tolong dibedakan setiap adanya permohonan informasi. Apakah permohonan biasa atau permohonan informasi. Apakah dokumen milik kita atau tidak. Apabila milik kita apakah itu dikecualikan atau tidak dan siapa pejabat yang berhak mengeluarkannya”, tambah Fritz.
Fritz juga mengabarkan bahwa Bawaslu sendiri sedang melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan sebagian penanganan pelanggaran.“Kami sedang melakukan uji konsekuensi tentang informasi publik yang dikecualikan, semoga berjalan tidak terlalu lama”, terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan Bawaslu RI sebagai lembaga peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif merupakan kerja semua pihak. “Yang berhak diberikan kredit tidak hanya Bawaslu saja, tetapi semua pihak, termasuk Bawaslu se-Jawa Timur”, pungkasnya.
Editor : Mariana Setiawati
