Sejarah adalah Penguat Anak Bangsa, Agar Anak Bangsa Tahu Sejarah Peradaban Bangsa. Jadi Penghilangan atau Tidak Mewajibkan Matpel Sejarah sebagai Matpel Khusus Bisa Jadikan Siswa Semakin Bodoh
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat mata pelajaran (matpel) Sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat menuai pro kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, Menteri Kemendikbud Nadiem Makarim akan menggabungkan pelajaran Sejarah dengan matpel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas 10. Sementara, untuk kelas 11 dan kelas 12, matpel Sejarah hanya masuk dalam kelompok permintaan yang tak wajib.
Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. Dalam Kurikulum 2021 bentukan Nadiem, akan ada penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional. Dalam file tersebut dijelaskan bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10. Melainkan digabung di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Padahal, dalam kurikulum 2013 yang diterapkan selama ini, mata pelajaran Sejarah Indonesia harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.
Atas kebijakan Menteri Nadiem, beberapa pengamat Pendidikan dan praktisi Pendidikan di Surabaya menyayangkan kebijakan mantan bos aplikasi ojek online GoJek Indonesia ini. Seperti yang diungkapkan Eko Pamudji, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Yati Mulyawati, S.Pd, salah satu pengajar guru Sejarah di salah satu SMA Swasta di Surabaya. Mereka berdua dihubungi Surabaya Pagi, secara terpisah, Jumat (18/9/2020).
Pembentukan Peradaban Bangsa
Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Eko Pamuji menganggap matpel Sejarah adalah salah satu penguat anak bangsa. "Sejarah itu penguat anak bangsa. Agar anak bangsa paham dan tahu sejarah peradaban bangsa. Bagaimana bangsa terbangun dan terbentuk. Ini adalah ilmu pengetahuan bagi mereka," ujar Eko, kepada Surabaya Pagi, Jumat (18/9/2020).
Secara pribadi, Eko Pamudji melihat matpel Sejarah bagi siswa-siswi Indonesia masih sangat dibutuhkan dan harus diajarkan di sekolah oleh para pendidik. Menurutnya, sebagai bekal pengetahuan siswa saat ini bagaimana sejarah di Indonesia.
"Ini (Sejarah, red) adalah mata pelajaran yang masih sangat penting. Kita semua pasti perlu belajar Sejarah. Maka dari itu, mata pelajaran Sejarah harus dipertahankan," ungkapnya.
Pria yang juga sebagai Sekretaris PWI Jawa Timur ini berharap jika para guru mampu untuk berkreasi dalam proses kegiatan belajar mengajar agar menambah ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah ini.
"Tinggal bagaimana caranya guru dengan kreasi metode belajarnya menyampaikan pelajaran sejarah tersebut agar siswa dapat lebih tertarik untuk mempelajarinya. Karena sejarah itu penting, sangat sangat penting," pungkasnya.
Bikin Siswa Bodoh
Tak setujunya matpel Sejarah dihapus dalam kurikulum Pendidikan pada 2021, juga diungkap oleh Yati Mulyawati, S.Pd. Menurut Yati, dengan mencoret matpel Sejarah, ada indikasi proses pengebirian Pendidikan di Indonesia.
“Ini jadi pengebirian di dalam Pendidikan Indonesia. Tetapi saya melihat, proses penghilangan mata pelajaran Sejarah ini sudah terjadi di jenjang SMK. Penghilangan tahap awal ini masih berupa pengurangan waktu pembelajarannya. Bila di tingkat SMA saat ini, Sejarah diberikan dari kelas 10 hingga 12. Di SMK hanya di kelas 10 saja. Itu pun jam pelajarannya juga dikurangai,” jelas Yati.
Dengan penghilangan atau tidak mewajibkan matpel Sejarah sebagai matpel khusus, tambahnya, bisa menjadikan siswa semakin terbelakang dan bodoh. “Belajar dari masa lalu bukan berarti menandakan kita sebagai manusia yang bodoh. Justru manusia cerdas akan selalu belajar dari masa lalu, meskipun dia tidak tahu masa lalu. Mana ada manusia yang hidup masa kini yang tahu masa lalu dengan baik, hal ini disebabkan kita adalah manusia masa kini. Namun begini, manusia masa kini bisa ada karena ada manusia masa lalu yang melakukan gerak sejarah. Jadi jangan sampai kaca masa lalu ini dipecahkan,” beber Yati.
Petisi AGSI
Tak hanya disoroti oleh para pendidik di Surabaya, rencana penghapusan matpel Sejarah dari matpel wajib, juga direspon secara masif di media sosial. Salah satunya, munculnya petisi di laman change.org yang dibuat oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).
Dalam laman change.org itu, para guru Sejarah Indonesia meminta agar Presiden Joko Widodo mengembalikan matpel Sejarah sebagai matpel wajib siswa SMA/SMK sederajat.
Sampai saat ini, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 9.400 orang.
"Mari kita selamatkan generasi muda kita dari amnesia sejarah, mari kita selamatkan bangsa ini dari gerbang kehancuran. Sesungguhnya belajar dari sejarah adalah sebuah keharusan, bukan merupakan pilihan," tulis AGSI dalam petisi itu.
Kemendikbud Masih Diskusikan
Namun, Kemendikbud sendiri, Jumat (18/9/2020) dalam rilis yang diterima Surabaya Pagi, masih berupaya dan diskusikan penghapusan mata pelajaran sejarah. “Rencana penyederhanaan kurikulum masih dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait,” kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman.
Pada paparan yang diterima, mata pelajaran Sejarah diwacanakan tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA. Pada Kurikulum 2013 Sejarah merupakan mata pelajaran wajib dipelajari semua kelompok siswa, termasuk IPA dan IPS.
Maman mengatakan proses pembahasan kurikulum ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Kurikulum bakal diterapkan di tahun 2021 secara terbatas dan bukan di seluruh sekolah.
Menurutnya, sejarah merupakan komponen penting bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya menyadari mata pelajaran Sejarah harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.
Ia pun berjanji bakal mendiskusikan keputusan menjadikan Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum yang baru dengan pakar terkait.
Namun, Kabiro Humas Kemendikbud Evy Mulyani justru matpel Sejarah masih menjadi bagian penting dalam kurikulum Pendidikan bangsa Indonesia. "Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," ucap Kabiro Humas Kemendikbud Evy Mulyani.
Evy menjelaskan rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan sampai saat ini masih terus dibahas dengan berbagai pihak. Kemendikbud sejauh ini terus membuka diri jika ada masukan terkait rencana penyederhanaan kurikulum ini.
"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," jelasnya. adt/jk/erk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
