SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemkot Surabaya menerapkan dua tagihan sekaligus terhadap tanah surat ijo (TSI), yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Izin Pemakaian Tanah (IPT). Dua tagihan ini diberlakukan jauh sebelum ada payung hukumnya. Sehingga, uang beserta bunga retribusi itu tidak jelas juntrungnya.
Hal ini terungkap dalam bedah buku berjudul "Arek Suroboyo Menggugat, Mengakhiri Praktik Persewaan Tanah Negara di Surabaya" yang diinisiasi oleh perkumpulan penghuni tanah surat ijo Surabaya (P2TSIS). Pemkot Surabaya baru sah mendapat hak pengelolaan atas tanah surat ijo setelah keluar keputusan BPN 53 tahun 1997.
"Sebelum keputusan BPN itu turun, Pemkot Surabaya sudah menarik retribusi sejak puluhan tahun. Lalu kemana uang beserta bunganya, kalau nanti berhasil menjadi SHM (sertifikat hak milik), retribusi plus bunga harus dikembalikan," ujar Prof. Dr. Eko Sagitario saat menjadi pembahas bedah buku kemarin.
Prof. Eko mengungkapkan, surat tagihan retribusi pemkot Surabaya lebih tepat sebagai surat ancaman. Karena isi surat menyebutkan, jika tidak membayar dalam tempo yang diberikan, maka hak pemakaian tanah akan dicabut. "Jadi surat tagihan lebih tepat surat ancaman," tegasnya.
Pembahas kedua, Prof. Drs. Herry Purno Basuki menambahkan, Pemkot Surabaya merasa retribusi IPT ditiadakan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, jika wali kotanya kreatif dan inovatif, penghapusan retribusi tanah surat ijo tidak akan berdampak.
"Pemimpin itu harus kreatif, apalagi sekarang itu jamannya kreativitas dan inovasi," ucapnya.
Prof. Herry memandang, aturan dan undang-undang yang sering dijadikan alasan oleh Pemkot Surabaya sebagai pengganjal melepas surat ijo dibuat oleh manusia. "Itu yang buat manusia, yang bisa merubah juga manusia, apa susahnya," terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat P2TSIS Muhammad Farid mengungkapkan, dalam buku yang diterbitkan oleh Airlangga University Press ini juga memuat komitmen Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin yang akan bersama-sama rakyat menyelesaikan masalah tanah surat ijo. "Hanya pak Machfud yang berkomitmen dengan pemilik tanah surat ijo dari awal, beliau berkomitmen kuat agar masalah ini segera tuntas," ujarnya.
Mantan Bupati Lamongan ini menganggap sinis terhadap beredarnya kontrak politik Eri Cahyadi dan Armuji dengan penghuni surat ijo. Menurutnya, selama ini penghuni surat ijo sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian politik dengan Eri-Armuji.
"Ruwet, isi kontrak itu nggak jelas. Saya juga baru tahu itu. Yang jelas P2TSIS tidak ada kontrak dengan Eri-Armuji," ungkapnya.
Farid juga menyesalkan isi dalam kontrak tersebut. Sebab, tanah surat ijo dianggap sebagai barang milik daerah. "Saya nggak tahu, barang milik daerah yang mana mau dihibahkan, tanah surat ijo itu bukan milik daerah," tegasnya.
Dia mengungkapkan, pada 1970 sudah ada agreement antara walikota Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur. Dimana, tanah negara yang partikelir bisa dijadikan hak milik. Sayangnya, pada tahun itu wali kota Surabaya tidak pernah menindaklanjuti.
"SK HPL 1953 ada 11 diktum, dan itu syarat yang harus dicukupi oleh Pemkot Surabaya. 3 diktum itu cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat prosedur, sehingga pemkot tidak memenuhi diktum yang ada," ungkapnya.
Sementara itu Calon wakil wali kota Surabaya Mujiaman yang hadir pada acara itu mengatakan, dalam buku itu sudah memuat sejarah surat ijo, dasar hukum, dan solusi. Saat ini tinggal kehendak dan kemauan pemimpinnya.
"Machfud-Mujiaman siap berjuang bersama Rakyat untuk surat Ijo menjadi SHM, secara hukum bisa dipertanggung jawabkan, secara politik juga bisa dikerjakan," ujarnya.
Mantan Dirut PDAM Kota Surabaya ini menegaskan, Machfud-Mujiaman akan berjuang bersama rakyat untuk membuat surat ijo menjadi SHM. "Langkah pertama retribusi akan dihapus. Berikutnya SHM di depan mata, karena bisa dipertanggung jawabkan secara akademik dan politik," tukasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
