Armuji, Cawawali Paslon 01, yang Menebar Keterangan Sudah Sumbang Tiap RT lebih Rp 150 Juta, Membisu. Juga Humas Pemkot Surabaya
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pernyataan Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya dua periode Armuji yang kini sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya bersama Eri Cahyadi, disorot. Armuji menyebut dalam debat publik kedua, 18 November 2020 lalu, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mengkucurkan dana sebesar Rp 187 juta per RT. Namun, pada faktanya, program yang dikatakan sudah sebagai program Pemkot Surabaya yang dikucurkan di tiap-tiap RT di seluruh Surabaya, masih belum terjadi. Bahkan, beberapa RT di Surabaya juga mengklaim, untuk pembangunan masing-masing RT, sering menggunakan dana swadaya masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Jumat (27/11/2020) kepada Surabaya Pagi. Reni mempertanyakan pernyataan calon wakil kali kota nomor urut 1 Armuji terkait kucuran dana RT dalam bentuk program sebesar Rp 187 juta.
Menurut Reni, Armuji harus menjelaskan hal tersebut secara rinci kepada publik karena apa yang telah dikatakan dapat berujung kepada pembohongan publik.
”Kita tentunya mempertanyakan apa yang telah dikatakan oleh Pak Armuji. Saya bahkan ingin bertemu dengan Pak Armuji secara langsung, untuk membicarakan hal ini, karena sebagai pejabat publik apa yang kita katakan harus bisa dipertanggungjawabkan karena publik juga perlu dicerdaskan,” ujar Reni.
Legislator dari PKS ini menjelaskan sejauh ini, Pemkot Surabaya hanya menyiapkan APBD sebesar Rp 500 M untuk pembangunan di tingkat RW. Jika dirinci hingga ke RT, setiap RT hanya mendapatkan kurang lebih Rp 60 juta. “Itupun bila di breakdown, jauh dari Rp 187 juta. Hanya Rp 60 juta per RT,” jelasnya.
Alokasi APBD tersebut juga telah dipersiapkan untuk di tahun 2021 oleh Pemkot Surabaya. Kendati demikian, kebijakan tersebut hanya berbasis RW belum menyentuh ke RT.
”Dari data yang saya punya di DPRD, jika kita membicarakan pembangunan berbasis RT, jangankan Rp 187 juta, Rp 100 juta saja tidak nyampe karena itu apa yang telah disampaikan oleh Pak Armuji itu harus dijelaskan oleh beliau,” tutur Reni.
Reni memaparkan, di tahun 2020, sebelum Covid-19 melanda, Pemkot menyiapkan APBD untuk dana kelurahan sekitar Rp 500 M. Angka yang sama ditetapkan untuk 2021. Jika Rp 500 M dibagi 9.124 RT di Surabaya, per RT mendapatkan Rp 60 juta ”Dan yang perlu dicatat, itu basisnya RW, belum RT,” tegas Reni.
Terobosan Rp 150 Juta Per RT
Berdasarkan kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, Reni juga menampik pernyataan Armuji yang menyatakan jika program yang diusung oleh paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman adalah suatu kemunduran. Menurutnya, alokasi APBD sebesar Rp 150 juta per RT untuk dana program adalah suatu terobosan agar kemajuan Kota Surabaya terwujud.
”Kalau program Pak Machfud Arifin-Mujiaman ini jelas berbasis RT sesuai kebutuhan RT sebagai bentuk pembangunan partisipatif. Ini juga amanah UU 23 tahun 2014," kata dia.
”Tidak hanya dalam konteks penganggaran, tapi juga dalam konteks pengadaan dan pelaksanaan itu nantinya akan melibatkan serta memberdayakan potensi yang dimiliki oleh kampung itu,” tandasnya.
RT di Surabaya Membantah
Sementara itu, saat Surabaya Pagi menelusuri di beberapa RT di Surabaya, pernyataan Armuji tersebut yang telah memberikan program Rp 187 juta disanggah para Ketua RT di Kota Surabaya.
Seperti yang diungkapkan Ketua RT 1, RW 11, Kelurahan Ujung, Sulaiman. Juga Ketua RT 1, RW 2, Bubutan, Abdullah. Serta Ketua RT 5, RW 5, Sonokwijenan, David, dan Ketua RT 9, RW 2, Airlangga, Didik. Mereka sama-sama menjawab bila dalam lima tahun terakhir, tidak ada dana program RT dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebesar Rp 187 juta.
“Waduh mas, gak onok sama sekali dari Pemkot. Sejak awal saya jadi Ketua RT juga gak ada dana dari Pemkot. Justru RT yang harus giat cari-cari sponsor biar kampung jadi cantik. Selain juga swadaya dari warga sekitar,” jelas Didik, Ketua RT 9.
Senada juga diungkapkan Sulaiman, Ketua RT 1. Ia mengatakan untuk merenovasi WC umum saja harus menggunakan dana swadaya masyarakat. ”Kami sudah mengajukan tapi tidak ada realisasi, akhirnya untuk memperbaiki wc umum menggunakan dana swadaya dari masyarakat,” keluh Sulaiman.
Di samping itu, Abdullah mengatakan pihaknya tidak pernah menerima pembangunan di wilayahnya yakni di RT 1, RW 2, Bubutan. Ia juga mengatakan telah mengajukan bantuan untuk pembuatan gapura namun belum terealisasi.
”Tidak ada dana sebesar itu dialokasikan kepada RT, kami minta bantuan pembangunan gapura saja tidak terealisasi sampai sekarang,” terang Abdullah.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh David, yang menjadi Ketua RT di kawasan permukiman. Menurutnya, seluruh aktivitas di kawasan RT tempatnya, murni dari warga. “Hehe.. gak ada itu mas. Mungkin mau akan nanti yah. Hehe,” jawab David, santai.
Armuji dan Pemkot Tak Merespon
Terpisah, Jumat (27/11/2020) kemarin, Surabaya Pagi saat mengklarifikasi kepada Armuji terkait pernyataan di debat publik kedua, melalui pesan telepon WhatsApp dan pesan singkat WhatsApp tidak direspon.
Padahal, Surabaya Pagi sejak pukul 11:00 hingga pukul 19:23 WIB, pesan WhatsApp yang ditujukan pada mantan Ketua DPRD Surabaya dua periode ini tidak direspon.
Sementara, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara melalui pesan singkatnya pukul 13:52 WIB, Jumat (27/11/2020) juga tidak merespon. “Assalamualaikum Pak Feb, Mau konfirmasi pernyataan pak Armuji terkait pemerintah kota telah mengucurkan dana RT dalam bentuk program sebesar Rp 187 juta? Apa benar pak? Ini ada apa?” tulis Surabaya Pagi kepada Febri di pesan singkatnya.
Hingga pukul 21:00 WIB Jumat malam, pesan tidak direspon oleh mantan ajudan Wali Kota Risma ini.
Sebelumnya, dalam debat publik kedua Rabu, 18 November 2020 lalu, Armuji menanggapi janji pasangan Machfud Arifin-Mujiaman, calon wakil wali kota Surabaya Armuji menyebut janji Rp 150 juta per RT merupakan kemunduran.
"Itu kemunduran namanya, Pemkot Surabaya saat ini sudah kucurkan Rp 187 juta per RT, bentuknya program. Ini yang akan kami tingkatkan," kata Armuji.
Calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, seluruh janji penanganan kemiskinan yang disampaikan Machfud Arifin, sudah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. "Semua program yang disampaikan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya," terang mantan Kepala Bappeko ini. alq/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
