Sekolah Muhammadiyah Gresik Larang Belajar Tatap Muka

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pembelajaran secara daring oleh siswi sekolah Muhammadiyah di Gresik. SP/M.AIDID
Pembelajaran secara daring oleh siswi sekolah Muhammadiyah di Gresik. SP/M.AIDID

i

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik masih tetap melarang sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk membuka pembelajaran tatap muka selama masa pandemi. Sehingga sistem pembelajaran dalam jaringan (daring/online) masih menjadi pilihan.

Hal itu merujuk pada kebijakan induk organisasi, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) yang hingga kini belum membolehkan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka.

“Kami tetap makmum kepada kebijakan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sampai dengan saat ini tidak ada pembelajaran tatap muka,” tegas Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Gresik Dodik Priyambada, yang dikuatkan Ketua PDM Gresik Dr Taufiqulloh A. Ahmady.

Dihubungi di kantornya, Selasa (1/12/2020), hingga kini sekolah-sekolah di bawah pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan masih taat asas (konsisten) mengikurti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang masih memberlakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kebijakan itu juga merujuk rekomendasi MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) agar semua siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah belajar dari rumah atau mengikuti pembelajaran secara online.

Konsistensi sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk tetap menerapkan pembelajaran daring itu disampaikan menjawab pertanyaan apakah Muhammdiyah berubah sikap pascapengumuman pemerintah lewat Kemendikbud, bahwa mulai Januari 2021 sekolah-sekolah di Indonesia diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Teknisnya, diserahkan kepada para kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur, Red) di wilayah masing-masing.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Penbdidikan dan Kebudayaan Nadhiem Makarim mengumumkan, berdasar kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan Satgas Covid-19, mulai Januari 2021, pemerintah membolehkan sekolah-sekolah di Indonesia kembali menerapkan model pembelajaran langsung atau tatap muka, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Teknisnya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Disinggung jika hingga Januari kebijakan PPM ternyata tidak sama dengan keputusan pemerintah, Dodik menyatakan tidak masalah. Majelis Dikdasmen, lanjutnya, tetap memilih taat kepada kebijakan induk organisasi. Menurut dia, kalaupun nantinya ada hal yang berbeda dengan yang diputuskan pemerintah, hal itu bukanlah bentuk pembangkangan.
Sebab, kata Dodik, dalam memutuskan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, PPM tentu sudah mempertimbangkan banyak aspek, khususnya keselamatan siswa dan tenaga pendidik dan non-pendidik.

Selain itu, dalam mengambil kebijakan itu dipastikan PPM telah melibatkan banyak pihak, misalnya pakar atau ahli pendidikan, kesehatan, dan stake holder lainnya yang kapabel di bidangnya.
Tidak khawatir sekolah-sekolah Muhammadiyah ditinggalkan siswanya karena beralih ke sekolah lain yang memberlakukan pembelajaran tatap muka. Menjawab pertanyaan ini, ia mengutip pernyataan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sa’ad Ibrahim.

“Pak Sa’ad bilang, gak papa jika karena sikap kita yang memilih daring, lalu ada orang tua yang menarik anaknya lalu memindahkan ke sekolah lain. Itu pilihan yang harus dihormati,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Layanan Dukungan Psikososial (LDP) MCC PPM, Budi Santoso, tetap tenang dan tidak perlu resah merespon pengumuman pemerintah. Hingga kini PPM masih memberlakukan kebijakan pembelajaran daring di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena itu, ia minta guru-guru terus berkreasi dalam mengelola pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesematabn anak didiknya.

“Pastikan, bahwa kondisi anak-anak benar-benar aman. Jika tidak aman, kondisi psikologis anak-anak juga tidak aman dan tidak nyaman dalam menerima pelajaran,” katanya.

Ia mengakatakan, dua pekan lagi PPM bersama MCCC akan mengundang Majelis Dikdasmen se-Indonesia untuk melaksanakan webinar nasional. Saat itulah PPM akan mengambil sikap terbaru terkait pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, apakah tetap daring atau beralih ke tatap muka.

“Sabar ya, dua minggu lagi akan ada webinar yang akan mengundang seluruh Majelis Dikdasmen se-Indonesia. Dalam forum itu nanti ada kebijakan yang disampaikan pimpinan kita terkait pembelajaran ini,” ujarnya. did

Berita Terbaru

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…