SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, Polres Mojokerto mengantisipasi modus baru money politic dengan menggunakan elektronic money (E-Money).
Pasalnya, praktik politik uang modern dengan menggunakan kecanggihan teknologi ini lebih sukar terlacak karena sifat transaksinya yang tak langsung dan tak nampak.
Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander kepada Surabaya Pagi mengatakan untuk mengantisipasi E-money politics ini, Polres akan bekerja sama dengan pihak perbankan dan tim cyber pungli.
"Sekarang era digital, modus kejahatan politik lebih modern. Salah satunya transaksi money politics melalui elektronik. Dan ini yang harus kita antisipasi," katanya.
Menurut dia, terkait modus E-money politic ini sudah menjadi bahasan bersama di sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.
Karena itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam bentuk apapun.
Dony juga berharap kepada pihak perbankan bisa bekerja sama untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto bersih dari politik uang.
Mantan Kapolresta Pasuruan ini menegaskan, pihaknya telah membentuk tim khusus (Timsus) anti politik uang. Tim ini bertugas untuk memantau secara masif aksi pelaku money politics atau politik uang.
"Ada 300 personil, semua kita terjunkan untuk rutin patroli di tengah-tengah masyarakat. Jika ada informasi, jangan segan untuk laporkan kepada kita," ujarnya.
Dia menyebut, hari ini telah dilakukan apel untuk mengecek kesiapsiagaan anggota. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelepasan tim.
Donny menjelaskan, patroli ini bertujuan untuk mencegah bentuk-bentuk praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
"Polres Mojokerto bersinergi dengan Gakumdu dan instansi terkait mendukung dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan pilkada," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Aris Asy'ad mengaku mendukung keberadaan timsus ini. Sebab ini akan membantu Bawaslu dan Gakumdu untuk memberantas praktik politik uang dalam pilkada di bumi majapahit. "Semakin banyak yang turun dan mengawasi akan semakin baik," ujarnya.
Aris juga menyebut, tak mudah untuk menangkap dan menyeret ke jalur hijau para pelaku politik uang ini. Karena harus ditunjang bukti kuat berupa saksi, video dan rekaman suara. dwy
Editor : Redaksi
